JombangBanget.id – Bupati Jombang Warsubi resmi menunjuk Purwanto sebagai pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian usai Suwignyo memasuki masa pensiun per 1 Februari 2026.
Purnatugas Suwignyo menambah daftar pejabat eselon II-B kosong kini berjumlah lima posisi. Pemkab kuni mulai bersiap menggelar seleksi terbuka (selter) JPTP.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang, Anwar menyampaikan, usai Suwignyo purnatugas per 1 Februari lalu, Bupati Warsubi langsung menunjuk Purwanto sebagai Plt.
”Benar, pak Asisten 1 Setdakab Drs Purwanto yang jadi Plt Kadisdagrin,’’ ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Sesuai regulasi, Purwanto akan memimpin Disdagrin hingga tiga bulan ke depan atau sampai ada kepala definitif jabatan Kadisdagrin.
Disinggung soal, rencana seleksi terbuka JPTP, Anwar menyebut sampai dengan hari ini masih dalam proses.
”Untuk selter saat ini masih kami proses,’’ tandasnya.
Purnatugas Suwignyo menambah daftar pejabat eselon II-B kosong kini berjumlah lima posisi.
Rinciannya, Kepala Disporapar dijabat Plt Hartono, Kepala Dinas PUPR dijabat Plt Imam Bustomi, Kepala Dinas Perkim dijabat Plt Saiful Anwar, serta satu posisi Staf Ahli Bupati.
Diberitakan sebelumnya, rencana Bupati Jombang Warsubi menggelar seleksi terbuka (selter) untuk mengisi sejumlah kursi pejabat eselon II B yang kosong mendapat dukungan dari kalangan DPRD.
Namun demikian, para wakil rakyat mengingatkan agar proses selter tidak berhenti pada seremonial belaka.
Baca Juga: Bupati Warsubi Kantongi Nama Pejabat Terpilih, Hasil Selter JPTP Pemkab Jombang
”Kalau bupati menyampaikan segera dilakukan seleksi terbuka, itu jauh lebih bagus,” tegas Wakil Ketua DPRD Jombang, Donny Anggun.
Ia juga mengingatkan agar pengisian jabatan tidak sekadar cepat, tetapi tetap berkualitas.
”Pengisian harus segera dilakukan, tapi harus kompeten. Jangan terburu-buru tapi tidak kompeten. Kalau salah pilih, nanti bisa terjadi pergantian lagi. Itu justru memperlambat pencapaian visi misi,” tandasnya.
Donny menekankan pentingnya penempatan pejabat sesuai bidang keahlian, terutama di OPD strategis.
”Khususnya infrastruktur, itu penting. Intinya pejabat yang terpilih harus kompeten sesuai bidangnya, supaya target visi misi bupati lima tahun bisa terealisasi,” ujarnya.
Selain itu, Donny meminta proses seleksi berjalan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan hukum.
”Jangan sampai meniru daerah lain yang akhirnya kena proses hukum. Di Jombang jangan sampai terjadi hal yang sama. Lakukan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz