JombangBanget.id – Pemkab Jombang mulai menyiapkan langkah besar untuk mengubah wajah Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Sebanyak 600 UPT, terdiri dari 54 unit teknis dan 546 satuan pendidikan, telah dikirim datanya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi.
Targetnya, UPT yang memiliki potensi pendapatan bisa naik kelas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Kepala Bagian Organisasi Setdakab Jombang Adi Prasetyo menegaskan, arahan pusat jelas: UPT harus mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).
”Saat ini arahan dari Kemendagri menyampaikan sebisa mungkin UPT itu harus dapat menghasilkan PAD. Sehingga diharapkan dalam rentang waktu paling tidak dua tahun bisa diaudit dan statusnya dapat diubah menjadi BLUD,” ujarnya.
Menurut Adi, tidak semua UPT akan diarahkan menjadi penghasil pendapatan.
Ada unit yang hanya berfungsi mendukung teknis dinas.
Namun, bagi UPT yang produktif, keberadaannya diharapkan bisa menjadi penopang pelayanan sekaligus sumber PAD.
”Memang di Kemendagri sedang mengkaji semuanya. Kami sudah diminta datanya. Walaupun tidak semua UPT itu diplot menghasilkan pendapatan, karena ada UPT yang tugasnya hanya supporting teknis dinas,” imbuhnya.
Data yang dikirim Pemkab Jombang akhir 2025 lalu mencakup jenis UPT, perkembangan, serta potensi yang dihasilkan masing-masing unit.
Hingga kini, hasil kajian dari Kemendagri belum diterbitkan.
”Sampai sekarang hasil kajian belum keluar,” kata Adi.
UPT di Jombang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Ada yang memiliki cakupan wilayah kerja luas, seperti UPT Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) yang membawahi banyak pasar.
”UPT ini memang banyak. Di satu dinas bisa punya beberapa UPT dengan wilayah kerja masing-masing. Seperti di Disdagrin ada satu UPT Pasar, tetapi pasarnya banyak,” tuturnya.
Ke depan, Pemkab menegaskan siap mendesain ulang UPT yang dinilai berpotensi agar bisa memberi kontribusi nyata bagi PAD.
”Nanti ketika hasilnya keluar, kalau potensi itu ada, harus didesain agar bisa menghasilkan dari segi pendapatan daerah,” pungkasnya. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz