JombangBanget.id — Menjelang akhir Januari 2026, gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Jombang belum cair.
Kondisi ini menimbulkan keluhan di kalangan tenaga PPPK paruh waktu.
Salah satu PPPK paruh waktu tenaga teknis yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, hingga kini dirinya belum menerima gaji.
Proses administrasi baru sebatas penandatanganan surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk bulan Januari.
’’Gajinya belum cair. Kemarin baru tanda tangan SPJ, hanya untuk Januari,’’ ujarnya.
Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti sejak bulan apa seharusnya gaji PPPK paruh waktu mulai dibayarkan.
Sejak diangkat Oktober 2025, baru bulan Januari ia menerima gaji sesuai dengan statusnya sebagai PPPK paruh waktu.
Sebelumnya ia menerima gaji sebagai honorer hingga Desember.
Sebelum diangkat menjadi PPPK paruh waktu, pembimbing mulok tersebut menerima honor dari Pemkab Jombang senilai Rp 680 ribu per bulan.
Sedangkan saat ini setelah menjadi PPPK paruh waktu, nilai honornya Rp 610 ribu setelah dipotong pajak.
Dia tahu nilainya karena sudah teken SPJ. Meski sampai kemarin dia belum menerima uangnya.
Baca Juga: 19 Guru PPPK Jombang Masuk Skema Mutasi, Berikut Rinciannya
’’Dulu gaji dari dinas saja, sekarang dari dinas ditambah dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Rp 610 ribu itu nanti masih ada tambahan dari BOS,’’ jelasnya.
Besaran gaji PPPK paruh waktu tidak seragam antar instansi. Khusus tenaga teknis di sektor pendidikan, gaji bersumber dari pemerintah daerah dan ditambah dana BOS.
Sehingga nominal yang diterima bergantung pada jumlah siswa di masing-masing sekolah.
’’Kalau sekolah muridnya banyak, dana BOS-nya juga besar. Tapi kalau muridnya sedikit, ya terima seadanya,’’ katanya.
Keluh kesah terkait gaji PPPK paruh waktu dirasakan banyak rekan sejawatnya.
Meski memahami pihak pimpinan juga menghadapi kesulitan dalam pengaturan anggaran, kondisi ini dinilai semakin memberatkan pegawai di level bawah.
’’Katanya dulu PPPK paruh waktu ini untuk mensejahterakan, tapi kenyataannya gajinya masih jauh dari harapan. Itu pun sampai sekarang belum kami terima,’’ tuturnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang, Nashrullah, belum memberikan jawaban terkait upaya konfirmasi yang dilakukan Jawa Pos Radar Jombang, melalui pesan singkat.
Sementara pada sambungan telepon ia menjawab singkat. ’’Maaf saya sedang rapat,’’ ucapnya. (wen/jif)
Editor : Ainul Hafidz