JombangBanget.id – Bupati Jombang Warsubi melakukan mutasi pejabat besar-besaran di awal tahun.
Sebanyak 84 pejabat manajerial resmi dilantik dan diambil sumpahnya di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (15/1) sore.
Dari jumlah tersebut, dua pejabat eselon II ikut digeser. Mutasi kali ini merupakan yang terbesar sejak bupati menjabat.
Pantauan di lokasi, puluhan pejabat dari berbagai OPD hadir mengikuti prosesi pelantikan.
Pejabat yang dilantik terdiri atas kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, hingga pejabat pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang Anwar saat membacakan surat keputusan menyampaikan, total ada 84 pejabat yang dilantik.
Rinciannya meliputi 2 pejabat pimpinan tinggi pratama, 28 pejabat administrator, dan 54 pejabat pengawas.
Dua pejabat eselon II yang dimutasi, yakni Bayu Pancoroadi, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas PUPR, kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Sementara Sudiro Setiono yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan dilantik menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Selain itu, mutasi juga menyasar sejumlah jabatan strategis lain.
Di antaranya, Ulfah Khannatul Izzah dilantik sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan, Rika Paur Fibriamayusi dilantik sebagai Sekretaris DPMD, Agus Prasetyo dilantik sebagai Sekretaris BKPSDM, Nurpuji Subagyo dilantik sebagai Sekretaris BPBD.
Baca Juga: 19 PPPK di Jombang Terdampak Mutasi, Ini Rinciannya
Selanjutnya, Wahyu Sri Harini dilantik sebagai Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Dinkes, Fitrijah dilantik sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes.
Ari Bawa Tjahjadi dilantik sebagai Kepala Bidang Angkutan Dishub, Abdul Rozak dilantik sebagai Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP.
Selain itu, Gustina Ari Murti dilantik sebagai Kepala Bidang Aset BPKAD, Anom Antono dilantik sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Zuzun Ety Suryani dilantik sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan Bapenda.
Supartini dilantik sebagai Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Eko Sisprihantono dilantik sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Aswin Andri Saputra dilantik sebagai Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Disnaker, Siska Utami dilantik sebagai Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnaker.
Kusairi dilantik sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan, Novi Hastuti Purwitasari dilantik sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Disporapar, Mohammad Supakun dilantik sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida.
Selanjutnya, Danny Syaiffudin dilantik sebagai Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP, Mohammad Hari Prasetyo dilantik sebagai Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DKPP.
Rizka Mudyanti dilantik sebagai Kepala Bidang Perindustrian Disdagrin, Yudha Dewandrianto dilantik sebagai Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Disporapar.
Rotasi pejabat juga dilakukan hingga level kecamatan dan kelurahan, termasuk lurah, sekretaris kecamatan, kepala seksi, serta kepala subbagian di berbagai perangkat daerah.
Bupati Jombang Warsubi menegaskan, mutasi ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.
”Pertama-tama, atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, saya ucapkan selamat dan sukses kepada 2 pejabat pimpinan tinggi pratama, 28 pejabat administrator, dan 54 pejabat pengawas yang pada hari ini telah dilantik dan diambil sumpah/janjinya,’’ ujarnya.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu mengemban amanah dengan baik dan memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian visi Kabupaten Jombang.
”Tentu setelah ini harus bekerja dalam melayani masyarakat Kabupaten Jombang,’’ paparnya.
Warsubi menekankan, mutasi jabatan dilakukan untuk menghindari stagnansi organisasi dan mendorong inovasi di lingkungan ASN.
”Setiap penempatan jabatan telah melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi praktik non-profesional dalam pengelolaan kepegawaian di Pemkab Jombang," tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, masih terdapat sejumlah jabatan yang belum terisi. Pemkab Jombang, kata dia, akan terus melakukan evaluasi kinerja sebelum mengisi posisi yang kosong.
”Tentu pengisian akan kita lakukan secepatnya. Saat ini masih akan kita evaluasi terus,” pungkasnya. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz