JombangBanget.id - Terlampauinya target penerimaan pajak daerah Kabupaten Jombang pada 2025 turut dipengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Kepala Bapenda Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto mengatakan regulasi tersebut membawa perubahan signifikan pada struktur pendapatan daerah.
”UU HKPD memberi dampak besar,” ujarnya.
Salah satu dampak paling nyata, hadirnya dua jenis pajak baru.
Yakni opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang mulai berkontribusi pada 2025.
”Opsen PKB dan BBNKB sudah mulai terasa,” katanya.
Ia menyebut, khusus opsen PKB bahkan mampu memenuhi target yang ditetapkan.
”Opsen PKB realisasinya bagus,” ucapnya.
Meski demikian, Bapenda Jombang masih mencermati sejumlah sektor pajak yang realisasinya belum optimal.
”Masih ada sektor yang perlu digenjot,” ujarnya.
Untuk itu, Bapenda terus melakukan langkah strategis melalui pemetaan titik lemah, peningkatan pengawasan, serta intensifikasi penagihan kepada wajib pajak.
Baca Juga: Pemkab Jombang Genjot Pajak Makan dan Minum, Tahun Ini Ditarget Dulang Segini
”Kami lakukan identifikasi dan pengawasan lebih ketat,” katanya.
Ia menegaskan, upaya optimalisasi akan terus dilakukan agar kinerja penerimaan pajak daerah tetap terjaga dan berkelanjutan.
”Target ke depan harus tetap realistis dan tercapai,” pungkasnya. (riz/fid)
Editor : Ainul Hafidz