JombangBanget.id – Sejumlah aktivis dari Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jombang pada Rabu (10/12) pagi.
Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di sejumlah titik di Jombang.
Ketua FRMJ Joko Fattah Rochim menegaskan pihaknya tidak menolak program KDKMP yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.
Namun, proses pembangunan diminta berjalan transparan dan sesuai aturan.
”Kami sebagai perwakilan masyarakat tidak menghalang-halangi adanya pembangunan KDKMP. Hanya saja, pembangunan gedung ini harus transparan dan sesuai aturan. Banyak masyarakat dan pemerintah desa mempertanyakan anggarannya berapa, sumber dananya dari mana, serta siapa pelaksana proyeknya,” ujarnya.
Fattah mengungkapkan salah satu persoalan di lapangan adalah ketiadaan papan proyek di lokasi.
Padahal proyek tersebut merupakan proyek pemerintah dan seharusnya dilengkapi informasi resmi.
Selain itu, FRMJ juga menyoroti pengurukan lahan yang dibebankan kepada desa, yang dinilai memberatkan karena tidak masuk dalam perencanaan anggaran desa sebelumnya.
”Pengurukan dibebankan ke desa, jelas ini memberatkan. Pemerintah desa harus melakukan musdes (musyawarah desa) ulang dan menata anggaran di RPJMDes. Ini tidak sederhana,” tambahnya.
Ia juga menyoroti perubahan fungsi fasilitas umum akibat pembangunan KDKMP di beberapa lokasi, seperti fasilitas sekolah, lapangan olahraga, hingga pasar desa.
”Fasilitas seperti sekolah dan lapangan itu penting bagi masyarakat. Jangan sampai pembangunan KDKMP yang katanya untuk meningkatkan perekonomian, justru mematikan ekonomi masyarakat itu sendiri,” tegasnya.
Baca Juga: Soal Lahan Gerai Kopdes Merah Putih, BPKAD Jombang Minta Penggunaan Aset Harus Patuhi Regulasi
Karena berbagai permasalahan tersebut, FRMJ meminta DPRD Jombang turun tangan mencari solusi dan memastikan pembangunan KDKMP berjalan sesuai ketentuan serta tidak merugikan desa.
”Kita minta DPRD mengawal permasalahan ini,” tandasnya.
Menanggapi aduan itu, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan.
”Teman-teman FRMJ menyuarakan permasalahan terkait KDKMP, terutama ketidaksiapan pemerintah desa dalam memproses pembangunan. DPRD akan melakukan evaluasi pembangunan KDKMP di Kabupaten Jombang,” kata Hadi. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz