JombangBanget.id – Masih banyaknya desa di Jombang yang kesulitan mencari lahan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mendapat perhatian dari kalangan DPRD.
Anggota DPRD Jombang meminta bupati mencari solusi menjawab keluhan pemdes.
”Ada lahan milik desa, tapi terkendala zonasi karena masih hijau. Ini problem nyata yang harus segera dicarikan solusinya,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jombang, Andik Basuki Rahmad, Senin (8/12).
Dijelaskan, program tersebut mewajibkan desa menyediakan lahan seluas minimal 800–1.000 meter persegi.
Namun tidak semua desa memiliki aset desa sesuai standar.
Sebagian besar desa bahkan menghadapi kendala zonasi karena lahan yang tersedia masih berstatus hijau sehingga tidak bisa langsung dimanfaatkan.
Menurut Andik, kebutuhan lahan yang tidak dapat dikurangi membuat banyak desa kesulitan menyiapkan lokasi.
Di beberapa desa, lahan yang ada merupakan aset pengairan sehingga memerlukan proses tukar guling yang memakan waktu.
Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat progres pembangunan.
”Kalau di Desa Godong tidak ada masalah karena sudah ada lokasinya. Tapi masih banyak desa lain yang terkendala lahan,” jelasnya.
Untuk itu, ia mendorong Pemkab mencari solusi atas kendala tersebut.
”Kalau memang tidak ada aset desa dengan ukuran tersebut, perlu ada komunikasi supaya desainnya bisa disesuaikan,” tambahnya.
Fraksi Golkar menilai keberhasilan program strategis nasional ini sangat ditentukan kemampuan pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dalam mengurai hambatan di lapangan.
Misalnya menyiapkan solusi regulatif maupun teknis. Karena itu, pihaknya meminta Bupati turun langsung meninjau kondisi lapangan.
”Bupati perlu hadir langsung di tengah desa untuk melihat realitasnya. Jangan sampai program besar yang seharusnya menguatkan ekonomi desa justru mandek hanya karena persoalan lahan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, keluhan pemerintah desa (Pemdes) di Jombang menyediakan lahan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih terus menggelinding.
DPC PKDI Jombang Supono menilai, syarat lahan yang diminta memberatkan pemdes.
Hingga kini masih banyak pemdes kesulitan menyediakan lahan.
”Mungkin lebih dari 50 persen dari 302 desa yang belum bisa menentukan titik lahan (gerai KDKMP, Red),” Supono. (28/11).
Keberatan itu berkaitan tiga syarat. Pertama, soal luasan lahan dan lokasinya.
”Lahan yang diminta 800-1.000 meter persegi itu kan tidak kecil, sudah begitu akses jalannya harus bagus, jalan poros desa, kan tidak semua desa ada,” lontarnya.
Kedua, adalah soal syarat lahan yang harus siap bangun dan berupa tanah datar. Sehingga pemdes harus mengeluarkan biaya untuk kegiatan pengurukan.
”Sementara desa itu mengambil dari mana kalau di tahun anggaran berjalan. PAK juga tidak bisa, sumber PAK juga tidak ada,” lontarnya.
Selain itu, adalah proses pembangunan nantinya dilakukan oleh pihak ketiga, yakni PT Agrinas Pangan Nusantara yang telah ditunjuk pemerintah pusat.
Hal itu, disebutnya akan cukup menganggu, karena ternyata nantinya, uang yang dipakai untuk pembangunan juga adalah Dana Desa.
”Dengan skema dana Rp sekitar 3 miliar. Info yang saya terima, Rp 1 miliar untuk sarpras, yang Rp 2 miliar akan digunakan untuk pengadaan barang untuk KDKMP, dan pengadaannya juga nanti oleh Agrinas lagi,” lontarnya.
Dengan itu, ia merasa nantinya pengurus koperasi desa dan pemdes, hanya akan jadi penerima program.
”Pengadaan barang itu nanti juga dari Agrinas, jadi teman-teman di desa hanya sebagai pelaku penerima program saja nantinya,” lontarnya.
Ia pun berharap, Pemkab Jombang bisa membantu pemdes menjembatani kesulitan yang dihadapi desa.
”Kita ini kan anak buahnya bupati, harusnya kan ada koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar sama-sama berjalan, kami mendukung program ini, tapi ya tolong disesuaikan dengan kondisi di desa juga,” pungkasnya. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz