JombangBanget.id – Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemkab Jombang untuk penanganan bencana diusulkan merosot tajam pada Rancangan APBD 2026.
Dari alokasi Rp 10 miliar pada APBD 2025, BTT untuk tahun depan hanya tercantum sekitar Rp 5 miliar.
Meski dipangkas separuh, pemkab memastikan rencana penambahan anggaran masih terbuka.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang M Nashrulloh membenarkan penurunan signifikan tersebut.
Ia menyebut pemkab berencana menambah kembali anggaran BTT saat proses penyesuaian R-APBD 2026 yang kini tengah dievaluasi Pemprov Jatim.
”Saya dapat info dari Pak Sekda, tambahan BTT direncanakan Rp 3–5 miliar. Itu belum angka final,” kata Nashrulloh, Sabtu (6/12).
Menurut dia, perubahan nilai anggaran masih memungkinkan karena pemkab sedang menindaklanjuti hasil evaluasi Raperda APBD 2026.
Penyesuaian pagu nantinya juga dibahas bersama DPRD Jombang.
”Nambahnya sambil menindaklanjuti hasil evaluasi. Tentu ada anggaran yang pagunya perlu disesuaikan, dan pasti dibahas lagi dengan DPRD,” ujarnya.
Namun begitu, Nashrulloh menegaskan bahwa angka yang saat ini tertulis pada struktur RAPBD 2026 masih Rp 5 miliar.
”Yang tercantum di struktur RAPBD 2026 saat ini Rp 5 miliar,” tegasnya.
Baca Juga: Pengadaan Vaksin PMK di Jombang Didanai BTT, Segini Anggaran yang Terserap
Terpisah, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jombang Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas menjelaskan tahapan penggunaan BTT ketika terjadi keadaan darurat.
Ia menyebut setiap kejadian yang berpotensi membutuhkan dana BTT harus melalui pembahasan bersama OPD terkait.
”Ketika terjadi suatu kejadian, kita rapat bersama seluruh OPD terkait. Dari situ akan muncul keputusan apa yang disikapi dengan menggunakan BTT. Maka akan proses sampai dengan SK Kedaruratan yang ditandatangani bupati,” terang Wiku.
Setelah itu, penggunaan anggaran menyesuaikan kebutuhan di dinas teknis.
”Misalnya ada pengungsi, itu ada di teman-teman Dinsos untuk Tagana. Kalau ada perbaikan infrastruktur dari OPD atau dinas teknis yang mengajukan kebutuhan,” ujarnya.
Proses pencairan dilakukan setelah penetapan berlangsung.
”Setelah itu baru diproses pencairan ke BPKAD. Masuk ke rekening kami, baru kita transfer ke rekening OPD. Jadi alurnya seperti itu,” katanya.
Sebagaimana diberitakan, Pemkab Jombang mengalokasikan Rp 10 miliar untuk BTT 2025.
Dana tersebut disiapkan sebagai cadangan penanganan kejadian luar biasa, seperti banjir dan longsor.
Hingga awal Desember 2025, serapan anggaran baru mencapai sekitar Rp 4 miliar.
Bupati Jombang Warsubi menegaskan BTT sangat penting di tengah potensi meningkatnya bencana hidrometeorologi pada musim hujan.
”Sudah kita anggarkan di BTT sebesar Rp 10 miliar untuk 2025. Sampai hari ini yang terserap sekitar Rp 4 miliar untuk penanganan bencana sejak Januari hingga sekarang,” ujarnya, Kamis (4/12). (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz