JombangBanget.id – Proses pengadaan lahan tambahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang masih belum tuntas.
Dinas Sosial Kabupaten Jombang menyebutkan, saat ini pihaknya tengah melakukan sosialisasi daftar nominatif kepada warga pemilik tanah di area eks terminal barang.
”Hasil dari proses tersebut akan diserahkan kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk penilaian harga,” terang Kepala Dinsos Jombang, Agung Hariadi, Jumat (5/12).
Sementara itu, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menyoroti lambatnya proses appraisal lahan.
Hingga awal Desember, tahapan penilaian belum rampung, padahal target penyelesaian lahan dijadwalkan selesai akhir 2025.
”Teman-teman OPD selalu menyampaikan pekerjaan ini on progress, dan kami menghargai kerja keras mereka. Tetapi tetap harus diselesaikan sebelum akhir tahun,” ujarnya.
Hadi menegaskan seluruh tahapan mulai appraisal lahan, pembayaran, hingga pengurukan tidak boleh melewati batas waktu.
Keterlambatan, kata dia, akan berdampak pada serapan anggaran dan berpotensi menambah SiLPA (Sisa lebih perhitungan anggaran).
”Ketika SILPA besar, realisasinya kembali masuk APBD. Karena itu, semua proses harus tuntas di bulan Desember,” tegasnya.
Dengan sisa waktu kurang dari satu bulan, DPRD berharap seluruh OPD terkait dapat memastikan pengadaan lahan Sekolah Rakyat terselesaikan sesuai target.
”Kita akan kawal hingga tuntas,” tandasnya.
Baca Juga: Appraisal Belum Rampung, Pengadaan Lahan Sekolah Rakyat Jombang Terancam Molor
Menurutnya, percepatan tidak hanya berlaku untuk proyek Sekolah Rakyat, tetapi juga pekerjaan fisik lain di Kabupaten Jombang.
”Badan Musyawarah (Bamus) DPRD telah meminta seluruh komisi memperkuat pengawasan terhadap progres pembangunan maupun serapan APBD,” pungkas Hadi.
Seperti diberitakan, setelah penetapan lokasi (penlok) diteken Bupati Warsubi, tim pengadaan lahan tambahan langsung bergerak melakukan pengukuran setiap bidang tanah yang masuk rencana pembebasan.
Namun hingga kini, Dinsos masih menunggu dua dokumen penting, yakni peta bidang dari Kantor Pertanahan Jombang dan hasil appraisal dari KJPP.
Begitu dua dokumen itu terbit, proses pembayaran bisa segera dilakukan.
”Ini sudah Desember. Sebenarnya tinggal peta bidang keluar, hasil appraisal keluar, dan disampaikan ke warga, langsung kita bayarkan. Mudah-mudahan minggu kedua Desember sudah terbayar,” kata Agung.
Pemkab Jombang sebelumnya mengalokasikan anggaran Rp 8,8 miliar dalam APBD Perubahan 2025 untuk pengadaan lahan tambahan Sekolah Rakyat Tunggorono.
Dari pendataan awal, sedikitnya ada 17 bidang tanah yang masuk dokumen studi kelayakan.
Namun lahan prioritas yang akan diganti untung adalah 11 bidang milik 12 warga.
Kementerian PUPR menargetkan seluruh lokasi tuntas sebelum Desember agar bisa masuk proses tender nasional.
”Appraisal ini kita kejar karena Kementerian PUPR menargetkan semua lokasi sudah clean and clear sebelum Desember. Jombang termasuk dalam 102 lokasi se-Indonesia yang masuk tahap tender pembangunan Sekolah Rakyat tahun 2025,” tegas Agung Hariadi. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz