JombangBanget.id - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang tak menampik banyak pemdes kesulitan menyediakan lahan untuk gerai Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih.
Kepala Dinkop UM Jombang Hari Purnomo menyebut pihaknya mendapat banyak laporan perihal sejumlah kendala yang dialami desa untuk menyediakan lahan gerai Kopdes mengacu inpres 17 tahun 2025.
”Kendala di lapangan memang ada, karena kondisi masing-masing desa berbeda,” terangnya.
Selain standar luasan lahan yang diminta minimal 1.000 meter persegi, kriteria lahan datar dan siap dibangun juga dikeluhkan.
”Ini juga sempat dikeluhkan teman-teman desa, karena bagaimanapun di akhir tahun dan anggaran berjalan, kalau harus mencukupi pengurukan kan butuh treatmen lagi, kan tidak bisa sembarangan juga,” lontarnya.
Kendati demikian, pihaknya menyebut sudah melakukan koordinasi bersama DPMD juga unsur TNI berkaitan dengan program itu.
”Untuk teknis penganggaran nanti yang bisa menjelaskan mungkin dari DPMD, begitupun untuk soal teknis pembangunannya mungkin dari teman-teman TNI, kami fokusnya sementara ini pada SDM pengurus koperasinya, dan upaya peningkatan sudah dilakukan,” lontarnya.
Hal senada juga dilontarkan Plt Kepala DPMD Jombang Solahuddin Hadi Sucipto.
”Prinsipnya kami mendukung program KDKMP, tapi kan memang ada problem di lapangan ya. Terkait aset desa yang digunakan juga soal pengurukan,” ungkapnya.
Setiap desa memang memiliki aset TKD untuk bisa digunakan. Namun, tak semua desa memiliki TKD yang terletak di lokasi strategis.
”Persoalannya hampir sama, yang diprioritaskan kan tanah kas desa. Cuma persoalannya ada yang tidak strategis, kalau seperti itu ya kita tidak bisa mencari solusi,” lontarnya.
Baca Juga: Syarat Lahan Gerai Kopdes Merah Putih Dinilai Memberatkan, Begini Kata PKDI Jombang
Begitupun soal biaya pengurukan lahan yang dibebankan kepada pemdes tentunya juga menjadi hal yang harus dicarikan jalan solusinya.
”Untuk pengurukan dan biayanya, kami juga belum punya solusi, kami masih bicarakan soal itu di tingkat kabupaten, karena ada pos-pos tertentu yang keuangannya ada, ada juga yang sudah habis,” pungkasnya. (riz/naz)
Editor : Ainul Hafidz