JombangBanget.id – Proses pengadaan lahan tambahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang hingga kini belum klir.
Salah satunya menunggu aprraisal (penilaian) yang belum tuntas.
Kementerian PUPR menargetkan lokasi sudah clean and clear sebelum Desember.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang, Agung Hariadi, menyampaikan saat ini appraisal harga tanah masih berproses.
Dinsos menggandeng Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pical Niken Tjahyono dan Rekan dari Malang.
”Saat ini masih berproses,” ujar dia, Rabu (26/11).
Selain itu, Dinsos juga masih menunggu terbitnya surat keputusan penetapan lokasi (Penlok) dari Bupati Jombang sebagai dasar pelaksanaan pembebasan lahan.
”Kami menunggu SK Penlok. Pengadaan tanah ada timnya, dan memang anggarannya berada di Dinsos. Pelaksanaan nantinya melibatkan tim persiapan dan pelaksanaan,” terang Agung.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu program yang ditargetkan pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Namun realisasinya masih menunggu tuntasnya proses administrasi pembebasan lahan.
”Insya Allah berjalan sesuai tahapan,” pungkasnya.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Jombang Dapat Tambahan SDM dan Sarpras, tapi Masih Gunakan Jasa Katering
Sebelumnya, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,8 miliar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 untuk pengadaan tambahan lahan Sekolah Rakyat.
Sebagai langkah, Pemkab mengebut proses pengadaan tambahan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.
”Appraisal ini kita kejar karena Kementerian PUPR menargetkan semua lokasi sudah clean and clear sebelum Desember. Jombang termasuk dalam 102 lokasi se-Indonesia yang masuk tahap tender pembangunan Sekolah Rakyat tahun 2025,” papar Kepala Dinsos Jombang, Agung Hariadi, Senin (4/11).
Studi kelayakan (feasibility study) telah rampung. Appraisal melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dari Surabaya.
”FS sudah selesai, sekarang appraisal berjalan. Besok kami juga akan menggelar sosialisasi pengurukan lahan dan konsultasi publik untuk pengadaan tanah kepada warga setempat,” ujarnya.
Dari hasil pendataan, terdapat 17 bidang tanah yang masuk dalam dokumen FS.
Namun, lahan prioritas yang akan diganti untung adalah 11 bidang milik 12 warga.
”Kalau anggarannya memungkinkan, kami berencana membebaskan semua bidang tanah yang ada dalam FS,” tambahnya. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz