JombangBanget.id – Pemkab Jombang menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi tiga jabatan kepala dinas yang masih kosong usai mutasi besar-besaran, Jumat (7/11).
Plt akan bertugas hingga ada kepala definitif.
’’Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dijabat sementara Sudiro Setiono. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tetap diemban oleh Sekretaris Dinas Joko Triono sebagai Plt. Saiful Anwar yang saat ini menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten 3), ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas dan Kawasan Permukiman (Perkim),’’ kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang, Anwar.
Penunjukan tersebut dilakukan Bupati Warsubi sebagai upaya untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal. Sembari menunggu pengisian definitif ketiga jabatan tersebut.
’’Plt menjabat sampai ada kepala definitif,’’ ucapnya.
Masih kosongnya tiga jabatan eselon II pasca mutasi pejabat jilid II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mendapat sorotan dari kalangan dewan.
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, mendorong agar pemkab segera menyiapkan langkah pengisian sejumlah kursi kepala dinas (kadis) yang masih lowong.
Tiga kursi jabatan eselon II-b yang masih kosong masing-masing jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
’’Harapan kami segera diisi semua jabatan yang masih kosong, karena jika dibiarkan terlalu lama akan mengganggu kinerja dan program bupati ke depan,’’ kata Hadi Atmaji, (9/10).
Ketiga posisi tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi-misi kepala daerah.
Baca Juga: Habiskan Anggaran Rp 10 Miliar, Pasar Perak Jombang Bocor dan Banyak Kios Kosong
Terutama dalam mewujudkan program Asta Cita pada 2026. DPMD, misalnya, berhubungan langsung dengan realisasi program Desa Mantra.
Sedangkan Dinas Perkim berperan dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Serta DPMPTSP berkaitan dengan sektor perizinan serta peningkatan investasi daerah.
Menurut Hadi, langkah Bupati Warsubi melakukan mutasi dan promosi pejabat merupakan upaya memperkuat kinerja birokrasi di lingkup Pemkab.
DPRD mendukung penuh kebijakan tersebut sepanjang dijalankan sesuai aturan dan berlandaskan profesionalitas.
’’Prinsipnya kami mendukung penuh promosi jabatan yang dilakukan oleh Bupati sepanjang itu sesuai prosedur dan mempertimbangkan kompetensi pejabatnya,’’ tegasnya. (ang/jif)
Editor : Ainul Hafidz