JombangBanget.id – Program Desa Mantra 2026 yang digagas Pemkab Jombang tak hanya memuat rencana pengadaan sepeda motor operasional untuk pemerintah desa.
Dalam jangka panjang, pemerintah juga menyiapkan menu pengadaan mobil siaga desa yang akan direalisasikan pada 2028.
Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Jombang Warsubi, Senin (3/11).
Ia menegaskan pengadaan kendaraan operasional tidak bersifat wajib, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.
Ia juga meminta kepala desa agar bijak dalam memilih menu kegiatan, sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing.
”Kami hanya memberi menu, bukan memaksa. Kalau desa merasa tidak perlu membeli motor atau mobil siaga, ya tidak apa-apa. Yang penting, pilihan itu digunakan secara bijak untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Warsubi menjelaskan, rancangan program Desa Mantra disusun dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan desa.
Terdapat 11 opsi kegiatan yang bisa dipilih kepala desa, mulai dari pembangunan jalan lingkungan hingga pengadaan pupuk dan pelatihan wirausaha baru.
”Jalan lingkungan itu tanggung jawab kepala desa, karena memang menjadi kebutuhan dasar warga. Melalui Desa Mantra, kami berikan opsi penggunaan dana untuk perbaikan jalan, baik dengan aspal hotmix, pavingisasi, maupun rigid beton. Semua sudah kami siapkan dalam menu kegiatan,” jelasnya.
Selain infrastruktur, program ini juga menyasar pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat desa.
Salah satunya adalah pengadaan mobil siaga desa yang dirancang masuk dalam menu kegiatan tahun 2028.
Baca Juga: Baru 45 Menit Parkir di Teras Rumah, Motor Warga Jombang Raib Digondol Maling
”Nanti pada tahun 2027 ada pilkades. Setelah itu, tahun 2028 kami rancang ada menu pengadaan mobil siaga desa karena kendaraan yang lama sudah mencapai usia pakai 13 tahun. Mobil siaga ini penting untuk pelayanan kesehatan masyarakat, terutama warga yang butuh antar-jemput ke puskesmas atau RSUD,” ungkap Warsubi.
Ia berharap program Desa Mantra bisa menjadi motor penggerak pembangunan desa di Kabupaten Jombang.
”Kami ingin desa lebih kuat dan mandiri. Bukan hanya secara infrastruktur, tapi juga dalam hal pelayanan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Semua kami arahkan agar pelayanan publik di desa semakin dekat dan cepat,” pungkasnya.
Sebelumnya, rencana pengadaan motor operasional pemdes lewat program Desa Mantra 2026 menuai kritik.
Direktur Lembaga Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) Jombang, Aan Anshori mendorong pemkab fokus pada program yang langsung menyentuh kebutuhan warga desa, seperti penguatan ekonomi lokal dan peningkatan layanan dasar.
”Ribuan rumah warga masih berstatus tidak layak huni, ribuan bayi mengalami stunting, dan sejumlah jalan desa rusak berat. Tetapi Bupati Warsubi justru sibuk menyiapkan anggaran untuk membeli motor mewah bagi pemdes,” ujarnya, Rabu (29/10).
Kritik tajam juga datang dari praktisi hukum Ahmad Sholikhin Ruslie.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak mendesak dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil pemerintahan desa.
”Kebijakan membelikan sepeda motor operasional untuk pemdes itu menurut saya tidak kebutuhan banget. Selama ini pemerintahan desa sudah berjalan baik tanpa itu,” ujarnya (31/10).
Menurutnya, pemdes sudah punya kendaraan operasional, baik itu sepeda motor bahkan mobil siaga desa (MSD).
”Desa itu ruang lingkupnya kecil, masih ada mobil siaga desa dan fasilitas lain. Jadi ini sama saja tidak peka terhadap kondisi rakyat,” tegasnya.
Ia berharap DPRD Jombang menolak rencana tersebut.
”Jadi ini sama saja tidak peka terhadap kondisi rakyat. Saya berharap DPRD jangan hanya diam. Ketua DPRD harus punya keberanian bersikap untuk rakyat, bukan karena alasan koalisi,” katanya.
Untuk diketahui, melalui program Desa Mantra, tiap desa akan menerima gelontoran anggaran dari APBD antara Rp 800 juta sampai Rp 1,3 miliar per tahun.
Adapun 11 item dalam program Desa Mantra meliputi: honor RT, honor RW, bantuan kegiatan RT, bantuan kegiatan Dasawisma, harmoni sosial/pegiat keagamaan, pengadaan gabah untuk lumbung pangan desa (Renja PD), pengadaan pupuk organik/kompos/bokashi (Renja PD), pelatihan dan fasilitasi prasarana bagi WUB, penyediaan dana talangan petani untuk BUMDes, sarana prasarana jalan desa (aspal hotmix, paving, rigid beton), serta kendaraan operasional pemerintah desa. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz