JombangBanget.id – DPRD Jombang fokus menuntaskan rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jombang 2026.
Senin (3/11), pembahasan sudah masuk jawaban bupati atas pandangan umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Jombang.
’’Tadi bupati sudah menyampaikan jawaban atas PU Fraksi-Fraksi DPRD Jombang. Selanjutnya akan masuk pembahasan akhir dan ditargetkan rampung serta disahkan bulan ini,’’ kata Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji.
Bupati Warsubi menanggapi sejumlah masukan dari fraksi terkait optimalisasi pendapatan daerah, penggunaan anggaran, hingga peran swasta dalam pembangunan.
Bupati menegaskan, Pemkab Jombang terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penarikan pajak dan retribusi secara bijak, tanpa membebani masyarakat.
Dari empat BUMD milik daerah, tiga di antaranya mampu melampaui target laba pada 2024.
Namun satu BUMD, yakni Perumda Perkebunan Panglungan, mengalami penurunan.
’’Kami terus melakukan pembenahan tata kelola, peningkatan infrastruktur usaha, hingga inovasi agar laba BUMD meningkat. Pada 2026, PAD dari BUMD diproyeksikan naik 23,86 persen,’’ jelasnya.
Terkait penggunaan APBD yang efektif dan berpihak kepada masyarakat, bupati menegaskan, anggaran akan diarahkan pada penguatan ekonomi lokal melalui wirausaha baru, UMKM, pertanian, dan industri kreatif.
Pemerataan akses pendidikan dan kesehatan seperti seragam gratis, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, hingga layanan kesehatan gratis.
Perlindungan sosial untuk balita, ibu hamil, dan masyarakat rentan. Penanggulangan kemiskinan dengan mendorong industri kreatif, startup, dan bisnis digital.
Baca Juga: Ketergantungan Dana Pusat 64 Persen, DPRD Jombang Soroti Kemandirian Fiskal Raperda APBD 2026
Peningkatan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani.
’’Kami tidak hanya mengeksekusi anggaran, tetapi juga mendorong kreativitas birokrasi agar kebijakan dan program betul-betul dirasakan masyarakat,’’ ungkapnya.
Terkait usaha ilegal, bupati menegaskan penertiban dilakukan sesuai kewenangan, selaras dengan peningkatan kinerja BUMD sebagai penyumbang PAD dan BLUD yang berorientasi pelayanan publik.
Terkait penguatan peran swasta, bupati komitmen untuk memperkuat pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility).
’’CSR harus terarah, akuntabel, dan mendukung prioritas daerah seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga lingkungan,’’ tegasnya.
Pemkab juga sepakat agar setiap bantuan atau program pembangunan di desa harus sinkron dengan visi dan misi kepala daerah.
’’Setiap usulan dari masyarakat dan desa akan disesuaikan dengan program prioritas agar pembangunan berjalan satu arah,’’ ucap Warsubi.(yan/jif)
Editor : Ainul Hafidz