JombangBanget.id – Pemerintah Kabupaten Jombang terus mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.
Setelah melalui serangkaian kajian teknis, kini mulai melangkah ke tahapan appraisal atau penilaian harga tanah.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, mengatakan, penyusunan dokumen Detail Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) telah rampung.
Sebelumnya, tahapan Feasibility Study (FS) juga sudah selesai. Dua dokumen tersebut menjadi dasar penting sebelum proses appraisal dimulai.
”Sekarang tinggal menunggu hasil appraisal. Tim sudah turun ke lapangan untuk survei, hanya saja hasil definitifnya masih belum keluar. Kami targetkan minggu kedua bulan November hasil appraisal sudah bisa selesai,” jelas Agung, Kamis (30/10).
Lebih lanjut ia menjelaskan, setelah appraisal tuntas, tahap berikutnya adalah uji publik bersama pemilik lahan, yang dijadwalkan pada minggu ketiga bulan November.
”Dalam uji publik nanti, seluruh pihak terkait akan diundang untuk memastikan prosesnya transparan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tambahnya.
Agung menyebutkan, tim appraisal yang melakukan survei merupakan pihak independen yang direkomendasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur dan berasal dari Surabaya.
Keberadaan tim ini diharapkan dapat memastikan nilai lahan sesuai dengan ketentuan dan kondisi riil di lapangan.
”Jadi untuk appraisal, ada tim independen,” tandasnya.
Sementara itu, di lokasi lahan yang dipersiapkan untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, aktivitas persiapan fisik juga sudah berjalan.
Baca Juga: Pembebasan Lahan untuk Sekolah Rakyat Dimulai, Begini Respons Warga Tunggorono Jombang
Proses pemadatan dan pengurukan tanah kini mulai dilakukan.
”Hasil rapat terakhir sudah menetapkan pemenang penyedia jasa yang akan melakukan pengurukan. Untuk progres detail di lapangan bisa langsung dikonfirmasi ke Dinas PUPR,” jelas Agung.
Sebagai informasi, Pemkab Jombang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17,9 miliar dalam APBD perubahan 2025 untuk pengadaan dan pengurukan lahan Sekolah Rakyat di area Terminal Barang, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.
Dari jumlah tersebut, Rp 8,8 miliar digunakan untuk pengadaan tambahan lahan, sementara Rp 9,1 miliar dialokasikan untuk kegiatan pengurukan. (yan/ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz