JombangBanget.id – Rencana relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang ke wilayah Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, belum bisa terealisasi.
Bupati Jombang Warsubi menyebut, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran pembangunan.
”Untuk relokasi RSUD itu butuh anggaran besar. Saat ini kami belum bisa,” ungkap Warsubi ditemui usai rapat Paripurna, (6/10).
Sebagai langkah, pemkab melihat peluang melakukan pengembangan di area belakang RSUD Jombang yang saat ini masih terdapat gedung eks Dinas Kesehatan (Dinkes) dan kantor Dispendukcapil.
Lokasi tersebut dinilai strategis untuk memperluas pelayanan rumah sakit.
”Justru untuk jangka panjang kami ingin kembangkan di sana,” tegasnya.
Sementara, kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) diproyeksikan bisa dipindahkan jadi satu di kawasan pertokoan simpang tiga Mojongapit.
”Kalau pemerintah punya anggaran, rencananya kami siapkan di area Simpang Tiga Mojongapit, Jalan Gus Dur. Jadi satu lingkup dengan Mal Pelayanan Publik (MPP),” jelasnya.
Dengan pengelompokan berbagai layanan publik dalam satu kawasan, bupati optimistis pelayanan masyarakat akan menjadi lebih optimal dan efisien.
Tak hanya itu, Warsubi juga mengungkapkan rencana jangka panjang pembangunan rumah sakit baru justru lebih berpotensi di wilayah Jombang selatan, tepatnya di Kecamatan Ngoro yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri.
”Kalau misalkan ada anggaran untuk membangun rumah sakit baru, kami ingin tempatkan di sisi selatan. Di Ngoro bagus, dekat dengan Kediri. Tapi itu rencana jangka panjang,” ujarnya.
Baca Juga: Kasus Pneumonia Anak Melonjak, RSUD Jombang Rawat Ratusan Pasien Sejak Awal Tahun
Sebelumnya, Pemkab Jombang berencana merelokasi RSUD Jombang.
Salah satu pertimbangannya, gedung RSUD yang sekarang dinilai kurang representatif jika mengacu Permenkes 24/2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit. Keputusan ini juga mendapat dukungan DPRD.
Setelah melalui kajian, pada tahun anggaran 2023, pemkab mengalokasikan anggaran mencapai sekitar Rp 42 miliar dari BLUD untuk pengadaan tanah.
Selain untuk pengadaan tanah, anggaran tersebut juga digunakan untuk kegiatan perencanaan sekaligus appraisal.
Dalam prosesnya, pemkab mengusulkan TKD milik Pemdes Pandanwangi, Kecamatan Diwek.
Namun, usulan tersebut mandek lantaran belum mendapat persetujuan penetapan lokasi (penlok) dari Pemprov Jatim.
Dalam perkembangannya, Pemkab Jombang meninjau ulang relokasi RSUD Jombang.
”Memindahkan rumah sakit risikonya luar biasa. Dengan aset yang sudah mencapai Rp 1 triliun, relokasi tidak efektif, tidak efisien, dan bisa mengganggu pelayanan kesehatan,” tegas Direktur RSUD Jombang, dr Pudji Umbaran, Kamis (2/10).
Menurut Pudji, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jombang serta minimnya pendapatan asli daerah (PAD) membuat relokasi RSUD dinilai tidak realistis. Kalau dipaksakan, sektor pembangunan lain bisa stagnan.
”Karena itu bupati lebih sepakat rumah sakit tetap di lokasi saat ini,” tegasnya.
Sebagai gantinya, RSUD Jombang menyiapkan strategi baru.
Antara lain, penataan lalu lintas di sekitar kawasan rumah sakit akan segera dilakukan untuk mengurai kepadatan.
”Lahan sekitar RSUD juga akan dioptimalkan untuk pengembangan fasilitas,” bebernya. (yan/naz)
Editor : Achmad RW