JombangBanget.id – Pemkab Jombang resmi membuka seleksi terbuka pengisian jabatan eselon II yang kosong sejak (3/10).
Kendati demikian, tidak semua jabatan kosong diisi.
Dari enam yang kosong, hanya tiga yang bakal diisi.
’’Nanti ada tiga yang masih kosong. Kita menunggu arah kebijakan selanjutnya,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang, Anwar.
Keputusan seleksi terbuka merupakan kewenangan panitia seleksi (pansel) sesuai arahan Bupati Warsubi.
’’Jadi memang tidak semua dibuka melalui seleksi terbuka,’’ ujarnya.
Dari total enam yang kosong, hanya tiga yang dibuka melalui seleksi saat ini.
Yakni kepala Dinas Perhubungan, kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Politik.
Sedangkan sisanya, akan diisi melalui mutasi hasil dari job fit 21 kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Yakni kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), dan kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
Saat ini ada 11 pejabat eselon II B setingkat kepala dinas hingga asisten yang berpotensi masuk mutasi gelombang kedua.
Baca Juga: Kursi Eselon II B Kosong di Pemkab Jombang Bikin Program Bupati Terancam Macet
Mereka telah menjabat lebih dari dua tahun dan lolos dari mutasi gelombang pertama yang dilakukan Bupati Warsubi, Kamis (11/9).
’’Dari total 21 pejabat yang mengikuti job fit pekan lalu, ada 10 pejabat yang dimutasi menempati posisi baru. Sehingga masih ada 11 pejabat yang belum terkena mutasi,’’ ungkapnya.
Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Donny Anggun, mendukung langkah Pemkab Jombang segera mengisi sejumlah jabatan kosong.
Langkah ini dinilai penting agar kinerja pemerintahan bisa berjalan lebih optimal, terutama menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Menurutnya, posisi-posisi strategis di eksekutif semestinya segera terisi agar pejabat dapat bekerja maksimal sesuai tugasnya.
’’Jabatan di eksekutif itu seharusnya segera diisi. Pejabat definitif tentu kinerjanya tambah optimal,’’ ujarnya.
Ia memahami, bupati yang baru dilantik masih dalam proses mencari sosok yang paling tepat untuk menempati posisi-posisi tersebut.
Namun, ia menekankan pentingnya mempercepat proses itu tanpa mengabaikan aspek kesesuaian dan kompetensi.
’’Penempatannya harus sesuai agar nanti tidak bongkar lagi,’’ tegasnya. (ang/jif)
Editor : Ainul Hafidz