JombangBanget.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 2,6 triliun.
Meski mengalami defisit sebesar Rp 109,56 miliar, pemkab memastikan struktur anggaran tetap aman berimbang.
Sebab, defisit akan ditutup dengan SiLPA. Bupati menegaskan, empat prioritas pembangunan strategis jadi fokus.
Bupati Jombang Warsubi menegaskan, APBD bukan sekadar angka, melainkan instrumen penting untuk menjalankan roda pembangunan daerah.
”Pemerintah daerah hadir untuk melayani rakyat secara lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Semua kebijakan 2026 berangkat dari dokumen perencanaan yang sudah disepakati, mulai RKPD, Kebijakan Umum APBD, hingga PPAS,” tegas Warsubi saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jombang penyampaian nota penjelasan Bupati Jombang tentang Raperda APBD Tahun 2026, Senin (29/9).
Bupati menerangkan, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 2,4 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan Rp 760,65 miliar. PAD tersebut bersumber dari, pajak daerah Rp 314,04 miliar, retribusi daerah Rp 428,04 miliar.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 10,24 miliar.
”Terakhir lain-lain PAD yang sah Rp 8,32 miliar,” terangnya. Sementara untuk pendapatan transfer mencapai Rp 1,7 triliun. Rinciannya Rp 1,5 triliun berasal dari pemerintah pusat dan Rp 131,49 miliar dari antar-daerah.
Dari sisi belanja, R-APBD Jombang 2026 disiapkan sebesar Rp 2,6 triliun.
Anggaran terbagi untuk belanja operasi Rp 1,8 triliun, belanja modal Rp 150,06 miliar, belanja tidak terduga Rp 18,19 miliar, belanja transfer Rp 626,89 miliar.
Baca Juga: Rancangan APBD Jombang 2026 Siap Masuk Tahap Pembahasan, Tinggal Menunggu Ini
”APBD 2026 mengalami defisit Rp 109,56 miliar. Namun, defisit ini tidak menjadi hambatan serius. Pemerintah Kabupaten Jombang sudah menyiapkan strategi penutupannya melalui pembiayaan netto sebesar Rp 109,56 miliar,” terangnya.
Sumber pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 senilai Rp 109,69 miliar serta pinjaman jangka pendek RSUD Jombang Rp 20 miliar.
Di sisi lain, juga disiapkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 20 miliar untuk pembayaran pokok utang RSUD.
”Dengan formula ini, struktur APBD 2026 kembali dalam posisi aman berimbang antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan,” katanya.
Adapun pelaksanaan APBD 2026 diarahkan pada empat prioritas pembangunan strategis.
Pertama, peningkatan kualitas SDM.
Kedua, penguatan kemandirian desa dan harmoni sosial.
Ketiga, penguatan tata kelola pemerintahan. Keempat, pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup.
”Empat prioritas pembangunan strategis jadi fokus,” tegasnya.
Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menekankan pembahasan R-APBD 2026 masih panjang. Namun, ia optimistis arah pembangunan tahun depan bisa berjalan mulus.
”Target kami, pembangunan 2026 sejalan dengan Asta Cita Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid. Fokusnya jelas, kesejahteraan rakyat Jombang. DPRD siap mengawal agar semua program terealisasi,” kata Hadi. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz