JombangBanget.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang harus bersiap menghadapi tantangan baru dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2026.
Hal ini menyusul adanya proyeksi pengurangan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat yang cukup signifikan.
Bupati Jombang Warsubi menyampaikan, berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, total belanja transfer ke daerah nasional dipangkas dari Rp 919,9 triliun pada 2025 menjadi Rp 650 triliun di tahun depan.
Kondisi ini, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh daerah, termasuk Jombang.
”Proporsi pendapatan transfer pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah Jombang pada R-APBD 2026 mencapai 64,18 persen. Artinya, kontribusi dana pusat masih sangat besar dalam struktur APBD kita,” tegasnya.
Dengan adanya pemangkasan dana transfer dari pusat, maka pemerintah daerah dituntut bisa mengelola anggaran yang ada sebaik mungkin.
”Dengan adanya proyeksi penurunan transfer ini, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang lebih optimal, mulai dari perencanaan kinerja, pengelolaan keuangan dan aset daerah, hingga manajemen aparatur sipil negara yang benar-benar efektif, efisien, dan akuntabel,” tegas Warsubi.
Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji membenarkan adanya informasi sementara bahwa dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Jombang turun sekitar Rp 102 miliar.
”Angka Rp 102 miliar bukan jumlah kecil karena dapat membiayai sejumlah program penting pemerintah daerah,” terangnya.
Dari informasi yang ia dapat, penurunan ini terjadi karena sebagian anggaran dialihkan untuk program prioritas nasional yang langsung ditangani pemerintah pusat.
”Misalnya, Sekolah Rakyat, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta beberapa dana pendidikan, itu langsung ditangani pusat, bukan lagi melalui daerah,” jelas Hadi.
Baca Juga: Pakar Hukum di Jombang Soroti Kasus Dana Hibah: Korupsi itu Tidak Mungkin Sendirian
Meski begitu, Hadi memastikan Pemkab dan DPRD Jombang tidak tinggal diam.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan pendekatan langsung ke pemerintah pusat agar program prioritas nasional bisa diarahkan masuk ke Jombang.
”Kalau program nasional bisa diturunkan ke Jombang, otomatis masyarakat tetap bisa merasakan manfaatnya, meski melalui jalur anggaran pusat. Jadi, meskipun transfer daerah berkurang, manfaat program tetap bisa hadir di tengah masyarakat,” imbuhnya. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz