JombangBanget.id - Proses pengadaan lahan tambahan untuk mendukung rencana pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di area lahan eks terminal barang Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang terus dikebut.
Sebanyak 11 warga pemilik lahan menyatakan kesediaannya menjual tanah mereka kepada Pemkab Jombang.
Kepala Dinas Sosial Jombang Agung Hariadi melalui Kabid Linjamsos, Albarian Risto Gunarto, menyebutkan lahan yang akan dibebaskan terdiri dari 10 bidang tanah milik 11 warga.
”Warga sudah kami kumpulkan beberapa kali, termasuk pertemuan di balai desa. Mereka pada prinsipnya bersedia menjual lahan untuk kepentingan pembangunan Sekolah Rakyat. Artinya sudah ada lampu hijau dari warga,” ujarnya, Rabu (18/9).
Meski sudah ada kesepakatan, warga berharap harga ganti rugi sesuai dengan nilai appraisal pemerintah.
”Kalau ditanya, warga siap menjual. Hanya mereka berharap agar harganya bisa diperhatikan. Karena ini untuk Sekolah Rakyat dan kepentingan negara, mereka mendukung penuh,” imbuh Risto.
Saat ini, Dinsos tengah menyusun Feasibility Study (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPPT) sebagai syarat penetapan lokasi (penlok).
Surat permohonan ukur ulang telah dikirim ke BPN pada 11 September lalu.
”Surat balasan dari BPN akan kami lampirkan sebagai dasar penlok,” jelasnya.
Penyusunan FS dan DPPPT ditargetkan rampung minggu depan. Setelah itu, dokumen akan disampaikan ke bagian hukum untuk proses penetapan lokasi.
”Kalau penlok sudah keluar, baru tim appraisal turun menentukan nilai ganti rugi,” tegas Risto.
Baca Juga: Sarpras Dapur Sekolah Rakyat di Jombang Belum Komplet, Begini Kata Kepala Sekolah
Seluruh tahapan dilakukan bertahap dan transparan sesuai regulasi Kementerian ATR/BPN. Pemerintah optimistis pembangunan Sekolah Rakyat bisa berjalan lancar.
”Kami harap proses berikutnya juga mulus, agar sekolah ini segera terwujud dan bisa dimanfaatkan masyarakat,” pungkasnya. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz