JombangBanget.id – Aksi menolak kenaikan tunjangan anggota DPRD Jombang kembali terjadi.
Senin (15/9) kemarin, puluhan aktivis bersama elemen serikat buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Aktivis Jombang Peduli (DPP GAS JP) mendatangi kantor DPRD Jombang.
Mereka menuntut agar dewan segera melakukan evaluasi dan membatalkan kenaikan tunjangan yang dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat.
’’Intinya, kami memegang teguh surat tuntutan yang sudah kami serahkan. Kami meminta DPRD melakukan evaluasi dan membatalkan kenaikan tunjangan. Ketua DPRD harus meminta maaf serta mengklarifikasi segala tindakannya yang memperkeruh situasi. Batas waktunya sampai 25 September,’’ kata Ketua DPP GAS JP Kabupaten Jombang, Luthfi Mulyono.
Tuntutan ini sudah disampaikan secara resmi melalui surat kepada DPRD.
Dia memberikan tenggat waktu hingga 25 September untuk menyelesaikan evaluasi sekaligus membatalkan kenaikan tunjangan.
’’Jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, kami memastikan akan terjadi gejolak pada 29 September mendatang,’’ tegasnya.
Bahkan, mereka telah menyampaikan hal tersebut kepada Kapolres Jombang sebagai langkah antisipasi.
’’Kalau ada gejolak, pemicunya bukan dari kami. Pemicu utamanya ada di legislatif. Kami melihat DPRD saat ini tidak peka terhadap situasi, justru lebih mengedepankan paradigma dan kalkulasi politik dibanding kebutuhan rakyat,’’ tegasnya.
Menanggapi desakan tersebut, Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menyatakan, siap menindaklanjuti aspirasi yang masuk.
Namun, ia menegaskan bahwa evaluasi tidak bisa diputuskan secara sepihak.
Baca Juga: Tunjangan DPRD Jombang Naik, Segini Nominal Per Bulan
’’Kita akan melakukan evaluasi secara internal. Tetapi hasilnya tentu tidak bisa saya putuskan langsung di forum ini. Harus ada koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Namun kami berkomitmen melaksanakan evaluasi seperti yang dituntutkan, dan saya berharap sebelum batas waktu yang diberikan sudah ada hasilnya,’’ kata Hadi.(yan/jif)
Editor : Ainul Hafidz