JombangBangget.id – Kekosongan sejumlah jabatan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Jombang memunculkan kekhawatiran kelangsungan program prioritas daerah.
Termasuk program Asta Cita Warsa.
’’Kami berharap kepala OPD (organisasi perangkat daerah) yang kosong segera diisi kepala defintif. Ini karena pembahasan APBD 2026 segera dimulai. Juga agar program-program Asta Cita Warsa bisa berjalan lancar,’’ kata Wakil Ketua DPRD Jombang, Donny Anggun.
Menyikapi hal ini, Bupati Jombang Warsubi sudah menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi sementara jabatan strategis yang kosong.
’’Sudah ditunjuk Plt oleh abah bupati,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang, Anwar, Sabtu (13/9).
Ada lima pejabat yang ditunjuk menjabat Plt.
Rinciannya, Sekretaris DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Jombang, Joko Triono, sebagai Plt Kepala DPMTPSP Jombang.
Kepala BKPSDM, Anwar, sebagai Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jombang.
Asisten Administrasi Umum Setdakab Jombang, Syaiful Anwar, sebagai Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Jombang, Purwanto, sebagai Plt Kepala Satpol PP Jombang.
’’Sementara staf ahli bupati (staf ahli pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan politik Setdakab Jombang) tetap kosong, tidak ditunjuk Plt. Karena di sana tidak ada kegiatan langsung maupun belanja program yang berjalan,’’ ungkap Anwar.
Baca Juga: Bupati Warsubi Blak-Blakan, Mutasi ASN Pemkab Jombang Tidak Sekaligus, Ini Alasannya
Sedangkan kursi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Jombang yang kosong, Plt kepala tetap dijabat Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan Setdakab Jombang, Sudiro Setiono.
’’Sudah ada SK yang dikeluarkan abah bupati, berlaku hingga 11 Desember atau sampai ditetapkannya pejabat definitif,’’ ujar Anwar.
Sejumlah pihak mengkhawatirkan kekosongan kepala dinas itu bakal menghambat jalannya program Asta Cita Warsa. Mengingat peran kepala dinas definitif cukup vital.
Di antaranya DPMPTSP Jombang yang menjadi kran masuknya investasi.
Namun Anwar memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.
”Insya Allah tidak terganggu, semua sudah dijabat Plt dan kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya,’’ tegasnya.
Belum adanya arahan pengisian definitif untuk jabatan eselon II B ini menjadi catatan penting.
Mengingat peran strategis perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah serta pelayanan publik.
’’Sampai sekarang belum ada petunjuk dan arahan dari abah untuk (pengisian) kekosongan,’’ kata Anwar. (fid/jif)
Editor : Ainul Hafidz