JombangBanget.id – Rencana pengurangan Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Rancangan APBN (R-APBN) 2026 menjadi perhatian serius di tingkat daerah.
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, meminta Pemkab Jombang mulai menyiapkan langkah antisipasi agar pembangunan tidak terhambat meski anggaran transfer dari pusat berkurang.
Menurut Hadi, langkah paling strategis adalah memanfaatkan peran anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jombang.
Mereka bisa menjadi pintu masuk untuk memperjuangkan tambahan anggaran melalui program pusat.
”Salah satunya saya kemarin sudah meminta lewat Fraksi PKB di DPR RI untuk menandatangani pengajuan perbaikan infrastruktur jalan di Jombang,” terangnya.
Sejumlah jalan tersebut di antaranya jalan Ploso–Munung (Nganjuk) Rp 26 miliar, Sentul–Tembelang Rp 36 miliar.
”Totalnya mencapai Rp 95 miliar khusus untuk jalan. Rencananya akan direalisasikan 2026,” jelas Hadi, Kamis (11/9).
Politisi PKB itu juga menegaskan pemotongan TKD tidak selalu harus berdampak negatif pada daerah.
Menurutnya, kekuatan lobi dari pemerintah daerah akan sangat menentukan.
”Meskipun ada pemotongan, tidak akan berpengaruh signifikan kalau pemerintah daerah mampu melobi. Semakin kuat lobi itu, semakin banyak anggaran yang bisa didapat,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong Bupati Jombang dan jajaran mulai melakukan identifikasi sejak dini.
Baca Juga: Dana BOS Telat Cair, Sekolah di Jombang Ini Pinjam Uang Puluhan Juta Rupiah Demi Bertahan
Identifikasi itu tidak hanya pada sektor prioritas pembangunan, tetapi juga potensi anggota DPR RI yang bisa dilibatkan untuk memperjuangkan kepentingan daerah.
”Kalau saya lewat Fraksi PKB di DPR RI, Gerindra juga harus melakukan hal yang sama. Semua potensi harus dimanfaatkan,” katanya.
Hadi menyebut ada tiga fokus utama yang perlu dikonsentrasikan Pemkab Jombang untuk tahun 2026.
Pertama, pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang menjadi akses penting antarwilayah.
Kedua, sarana prasarana pendidikan yang masih perlu peningkatan kualitas. Dan ketiga, sektor kesehatan.
”Karena kemarin ada sekitar 15 ribu masyarakat yang Kartu Indonesia Sehat (KIS)-nya terblokir. Ini harus jadi perhatian khusus agar pelayanan kesehatan tidak terganggu,” ungkapnya.
Meski demikian, Hadi mengakui hingga kini belum ada informasi detail mengenai berapa besar pemotongan TKD 2026 yang akan diterapkan pemerintah pusat.
”Besaran pemotongannya belum ada bocoran. Itu nanti baru bisa diketahui setelah APBN 2026 diketok. Apalagi APBN saja belum disahkan, jadi memang belum ada keputusan soal nilai transfer daerah baik melalui dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus,” pungkasnya. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz