JombangBanget.id – Di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi, prestasi yang diraih Pemkab Jombang semakin moncer.
Terbaru, Jombang ditunjuk sebagai salah satu pilot project untuk penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) versi baru.
Terobosan ini ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, Menteri Komunikasi dan Digital.
Menteri Kesehatan, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Ballroom Leimena, Gedung Adhyatama, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Selasa (9/9).
Hal ini menandai langkah maju dalam digitalisasi layanan publik di Jombang, dengan tujuan utama menyederhanakan proses perizinan bagi para profesional kesehatan.
Bupati Jombang, Warsubi, bertekad akan mengawal dan mendukung inovasi ini.
’’Digitalisasi perizinan merupakan langkah penting untuk mempercepat layanan publik,’’ tegasnya.
Proses yang lebih cepat dan transparan akan memungkinkan dokter, perawat, dan tenaga medis di Jombang untuk lebih fokus pada pelayanan masyarakat.
Tanpa terbebani oleh administrasi yang rumit.
’’Digitalisasi data perizinan dalam satu sistem nasional akan mencegah duplikasi, mempercepat proses, dan menjadikan semuanya lebih transparan serta dapat dilacak,’’ jelasnya.
Selain penandatanganan SKB, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi MPPDN versi terbaru kepada para kepala daerah, kepala dinas kesehatan, serta kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Baca Juga: Parkinson Tak Hanya Gangguan Fisik, RSUD Jombang Tawarkan Terapi Menyeluruh
Sosialisasi menekankan pemahaman fitur-fitur baru, integrasi sistem yang lebih luas, hingga prosedur teknis penggunaan platform digital.
Sementara itu, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menekankan, digitalisasi layanan publik bukan sekadar inovasi, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab ekspektasi masyarakat.
Kehadiran MPP Digital di Kementerian Kesehatan membuat perizinan tenaga kesehatan jauh lebih efisien.
’’Selain perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan, MPP Digital saat ini juga memuat layanan jaminan sosial pensiun serta pengaduan layanan publik,’’ jelasnya.
Dengan hadirnya MPPDN, seluruh tenaga kesehatan di Indonesia diharapkan mendapatkan kemudahan dalam pengurusan perizinan, memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Serta mendorong layanan publik modern berbasis digital, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Kabupaten Jombang menjadi salah satu dari tiga daerah di Jawa Timur, bersama dengan Kota Mojokerto dan Kabupaten Banyuwangi, yang ditunjuk sebagai pilot project MPPDN versi baru.
Ini menunjukkan pengakuan atas komitmen Jombang dalam inovasi pelayanan publik.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Wor Windari, menyampaikan, penerapan MPPD di Kabupaten Jombang sejak 2024 menjadi bekal penting dalam mendukung digitalisasi perizinan tenaga medis dan kesehatan dengan versi baru MPPDN.
’’Penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi melalui aplikasi MPP Digital Nasional ini verifikasinya melalui system, sehingga memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengguna layanan,’’ urainya.
Ini tentu lebih efisien, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform digital.
’’Hal ini dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat, mendorong transformasi digital pemerintahan, dan standarisasi pelayanan,’’ tegasnya. (ang/jif)
Editor : Ainul Hafidz