JombangBanget.id – Bupati Warsubi menyebut masih ada 18.000 rumah warga di Kabupaten Jombang masuk kategori tak layak huni.
Sebagai langkah menekan angka kemiskinan ekstrem, ia akan mengajukan bantuan ke pemerintah pusat.
”Kementerian sudah buka ruang. Kita sudah sampaikan bahwa ada 18 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) di Jombang. Jika bisa dibantu 10 ribu hingga 15 ribu unit, itu sangat bagus. Tugas kita adalah menyiapkan datanya dengan jujur dan profesional,” ujar dia, Senin (30/7).
Bupati menambahkan, telah menyampaikan kondisi tersebut ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta pekan lalu (23/7).
Bupati sudah menginstruksikan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang segera memverifikasi data RTLH di Jombang dengan cepat dan akurat.
”Saya tidak mau kerja asal-asalan. Data yang dikirim ke pusat itu harus betul-betul valid, by name by address, dan bisa diverifikasi langsung di lapangan. Ini menyangkut kehidupan masyarakat kita yang paling rentan. Jangan sampai yang sebenarnya butuh malah tidak masuk data,” terangnya.
Ia menegaskan, peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk program perumahan ini sangat besar.
Namun, hanya bisa diakses jika data yang disiapkan pemerintah daerah memenuhi standar kelayakan.
”Kalau kita bisa menjangkau mereka dengan program yang tepat, maka kita bisa tekan angka kemiskinan ekstrem. Karena rumah layak itu bukan kemewahan, itu hak dasar,” ujar Warsubi.
Bupati juga menegaskan, pembangunan rumah layak huni adalah fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.
Ia ingin agar program ini menjadi warisan kebijakan yang benar-benar menyentuh akar persoalan sosial di Jombang.
Baca Juga: Keren, Dinas Perkim Jombang Punya Inovasi Ini untuk Percepat Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
”Kalau rumahnya sehat dan aman, keluarga lebih tenteram, anak-anak bisa belajar dengan tenang, dan ini akan mendorong kualitas hidup yang lebih baik. Ini yang sedang kita perjuangkan,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perkim Jombang Agung Hariadi menyatakan siap menindaklanjuti arahan bupati.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan camat dan kepala desa untuk memperkuat validasi data, serta memastikan bahwa seluruh proses pendataan melibatkan partisipasi masyarakat.
”Kita akan menindaklanjuti sesuai arahan Abah Bupati,” pungkasnya. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz