JombangBanget.id – DPRD menyoroti lambannya penyerapan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD).
Wakil rakyat juga mempertanyakan kendala yang dihadapi OPD sehingga berimbas pada minimnya serapan anggaran.
’’Rata-rata penyerapan anggaran oleh OPD kita masih di angka 50 persen lebih. Apakah karena kurangnya perencanaan, atau justru ada kendala yang lain,’’ kata Sekretaris Komisi A DPRD Jombang, Mohammad Muhaimin, Selasa,(8/7).
Saat ini sudah memasuki bulan ketujuh, sehingga mestinya serapan anggaran sudah menyentuh angka 70 persen.
’’Salah satu kendala yang muncul yakni program pemerintah yang dimasukkan dalam berbagai lembaga organisasi sosial. Ini terkendala kelengkapan dokumen legal, yang nantinya ditakutkan menjadi implikasi hukum di kemudian hari,’’ urainya.
Apabila kondisi tersebut terus berlarut-larut, masyarakat nantinya bakal menilai jika perencanaan serta keberadaan program dianggap tidak jelas.
’’Antisipasi kami jangan sampai timbul persepsi jika program pemerintah justru tidak jelas. Entah itu terkait perencanaan, maupun ketika proses serapan anggaran,’’ ungkap Muhaimin.
Komisi A menggelar komisioning guna melakukan evaluasi perihal pelaksanaan anggaran tersebut.
Masih minimnya serapan oleh OPD, secara otomatis berdampak pula terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025.
’’Dampaknya tentu saja terhadap pelaksanaan APBD tahun 2025 dan perekonomian masyarakat. Sebab APBD termasuk instrumen menggerakkan perekonomian masyarakat,’’ tegasnya.
Kegiatan dalam APBD tentu harus dibarengi dengan outcome atas kegiatan di tiap-tiap OPD.
Baca Juga: Program Rp 5 Juta Tiap RT di Jombang Masuk Pembahasan R-APBD 2026, Simak Penjelasan Bupati Warsubi
’’Kita juga mengevaluasi mana kegiatan yang sudah dilaksanakan, kemudian sejauh mana outcome atas kegiatan dimaksud,’’ terangnya.
Sekdakab Jombang, Agus Purnomo, menyatakan, sejumlah OPD yang serapan minim di antaranya, Dinas Perumahan dan Permukiman yang serapannya masih 20 persen.
Dari anggaran Rp 48 miliar terserap sekitar Rp 9 miliar. Dinas Sosial serapan masih 23,03 persen. Dari anggaran Rp 24 miliar yang terserap Rp 5 miliar.
’’Sisanya sudah mencapai 30 persen hingga 40 persen keatas,’’ tegasnya. (yan/jif)
Editor : Ainul Hafidz