JombangBanget.id – Pemkab Jombang terus mematangkan penjaringan siswa sekolah rakyat.
Berdasarkan keputusan terbaru, Pemkab Jombang akan membuka sekolah rakyat untuk dua jenjang, SMP dan SMP.
Setiap jenjang akan diisi 50 siswa.
’’Sudah kita putuskan, untuk tahap awal ini kita hanya membuka dua jenjang, SMP dan SMA. Masing-masing jenjang berisi 50 siswa,’’ kata Sekdakab Jombang, Agus Purnomo, Jumat (30/5).
Hal itu dilakukan usai menerima petunjuk teknis dari Kemensos. Pemkab gerak cepat mematangkan penjaringan siswa sekolah rakyat.
’’Satu jenjang terdiri dari dua rombongan belajar,’’ terangnya.
Setiap kelas nanti akan diisi 25 siswa. Sesuai petunjuk Kemensos, pemkab diminta menyiapkan cadangan 10 persen.
Sehingga setiap jenjang akan disiapkan lima siswa sebagai cadangan.
’’Penjaringan siswa saat ini masih dalam proses penetapan SK dari Abah Bupati Warsubi,’’ paparnya.
Sesuai instruksi Bupati Jombang, pekan depan pemkab akan turun ke rumah calon siswa.
Tujuannya, untuk memastikan komitmen, jika mereka mau belajar di sekolah rakyat.
Baca Juga: Pemkab Jombang Berlakukan Seleksi Ketat untuk Rekrut Siswa Sekolah Rakyat
’’Pekan depan kita lakukan wawancara home visit ke rumah calon siswa, menanyakan kesiapan dan komitmennya,’’ jelasnya.
Pemkab juga akan melakukan tes kesehatan kepada calon siswa. Soal kapan waktunya, akan ditentukan dalam waktu dekat.
’’Kita belum tahu kepastian waktunya sebab yang mengadakan dari Kemenkes melalui Dinkes. Namun yang jelas dalam waktu dekat,’’ bebernya.
Seleksi penjaringan calon siswa sekolah rakyat melalui proses panjang.
Diawali dengan penjaringan yang dilakukan sumberdaya manusia program keluarga harapan (PKH) berkolaborasi dengan pemerintah desa (pemdes) dan camat sesuai data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang diturunkan Kemensos.
’’Setelah kita seleksi ketemu 50 siswa per jenjang itu,’’ paparnya.
Pemkab tahun ini memutuskan untuk tidak membuka jenjang SD. Selain minim peminat, jenjang SD juga butuh sarpras lebih.
Sementara saat melihat kondisi SKB Mojoagung yang dijadikan tempat sekolah rakyat masih belum memadai.
’’SD tidak jadi karena sudah penetapan dari kementerian PU. Kita kesulitan menjaring, apalagi sarprasnya belum memadai,’’ ucapnya. (ang/jif)
Editor : Ainul Hafidz