JombangBanget.id – Pengusulan rekom ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pengisian 106 kepala sekolah di lingkup Pemkab Jombang bakal lama.
Menyusul, hingga mendekati tahun ajaran baru prosesnya masih belum rampung.
Bahkan, adanya sistem baru itu membuat pengusulan semakin lama.
Sekdakab Jombang Agus Purnomo mengatakan, sesuai instruksi Bupati Jombang, pihaknya sudah mengajukan usulan rekom untuk pengisian 106 kepala sekolah sejak beberapa waktu lalu.
Namun, hingga kini rekom belum turun.
”Jadi, prosesnya sekarang mengajukan lagi untuk pengisian kepala sekolah,” ujar dia ditemui, Rabu (28/5).
Ia mengatakan, ada beberapa kendala yang dialami pemkab dalam mengusulkan rekom ke BKN.
Salah satunya terkait pergantian sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah (KSPS) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).
”Jadi, kemarin ada pergantian sistem KSPS itu, sehingga kita belum bisa entri data dan harus menunggu 1-2 minggu,’’ terangnya.
Ia mengatakan, sistem tersebut tersinkronisasi dengan sistem E-Mutasi di BKN. Otomatis, mau tidak mau pemkab harus mengikuti proses yang ada.
”Kita jalankan semuanya sesuai prosedur. Sesuai arahan Abah Bupati, kita gerak cepat tapi tetap harus sesuai track-nya,’’ papar dia.
Pihaknya mengatakan, untuk melakukan pengisian kepala sekolah harus mengantongi dua rekom.
Pertama dari BKN, kemudian rekom BKN dijadikan lampiran untuk pengusulan rekom ke Kemendagri. ”Ya, harus ada 2 rekom itu,’’ papar dia.
Dia menyampaikan, saat ini ada 106 orang kepala sekolah di lingkup Pemkab Jombang yang kosong. Dengan rincian, 91 kepala sdekolah SD, 8 SMP, dan 7 TK.
”Kita prioritaskan kepala sekolah dulu. Baru nanti kita tata untuk eselon yang kosong,’’ pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Jombang Warsubi melantik 15 pejabat fungsional dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) kemarin (27/5).
Dalam waktu dekat, bupati juga akan melakukan mutasi kepala sekolah setelah rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemendagri turun.
”Hari ini ada 15 orang yang kita lantik,’’ ujar Bupati Warsubi usai memimpin pelantikan di Ruang Swagata Kopleks Pendopo Kabupaten Jombang.
Disinggung soal nama-nama pejabat yang dilantik, bupati mengatakan jika mereka dari beberapa OPD.
Misalnya, dari Dinas perhubungan (Dishub) Jombang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, Dinas Kesehatan Jombang maupun Dispendukcapil Jombang. ”Seluruhnya fungsional. Tidak ada yang struktural,” tambahnya.
Disinggung soal rencana pengisian puluhan pejabat eselon II-III yang kosong, Bupati Warsubi mengatakan jika saat ini sudah dalam proses izin ke BKN dan Kemendagri.
”Untuk yang di lingkup OPD masih dalam proses pengajuan. Begitu juga kepala sekolah masih kita ajukan,’’ tambahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemkab sudah mengirim seluruh berkas izin untuk pengangkatan kepala sekolah.
’’Sekarang sudah dikirim melalui sitem I-MUT (Integrated Mutasi) BKN, sekarang proses menunggu pertek BKN turun,’’ kata Sekdakab Jombang Agus Purnomo kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Setelah mengantongi pertek, bakal ditindaklanjuti dengan pengajuan izin ke Kemendagri.
’’Ketika pertek BKN sudah turun, kami tindaklanjuti dengan mengirim izin pelantikan ke Kemendagri,’’ imbuhnya.
Sampai saat ini total ada 106 kursi kepala sekolah di Jombang lowong.
Rinciannya, delapan kepala SMP negeri, 7 TK negeri, dan 91 kursi kepala SD negeri yang kosong. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz