JombangBanget.id – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang tahun ini meningkatkan kualitas 52 rumah tidak layak huni (RTLH).
Tujuannya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta upaya mengentaskan kemiskinan.
Bupati Warsubi secara simbolis menyerahkan upah bagi tenaga kerja.
Kegiatan ini juga bagian dari akselesari program 100 kerja Bupati Warsubi dan Wabup Salmanudin Yazid.
Turut serta Bupati Jombang Warsubi, Wabup Jombang Salmanudin Yazid, jajaran pejabat forkompimda, Kepala Dinas Perkim Jombang Agung Hariadi, penerima manfaat program PK-RTHLH, dan tenaga kerja.
Bupati Warsubi secara simbolis menyerahkan upah bagi tenaga kerja program tersebut dan penyerahan kerja.
”Penanganan rumah tidak layak huni merupakan bentuk komitmen Pemkab Jombang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan,” kata Bupati Warsubi (19/5).
Tahun ini program itu menyasar 52 unit rumah menyebar di dua kecamatan di wilayah utara Sungai Brantas.
Rinciannya, di Kecamatan Kabuh sebanyak 35 unit rumah menyebar di 8 desa.
Masing-masing Desa Mangunan, Kabuh, Sumberingin, Karangpakis, Pengampon, Kedungjati, Marmoyo, dan Desa Tanjungwadung.
Sedangkan di Kecamatan Ngusikan 17 unit rumah. Menyebar di tujuh desa.
Baca Juga: Lampu Taman Trotoar Jl Gus Dur Padam Lagi, Begini Kata Dinas Perkim Jombang
Masing-masing Desa Sumbernongko, Ngusikan, Ketapangkuning, Ngampel, dan Asemgede, serta Desa Mojodanu.
”Saya apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat, baik pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat penerima manfaat, serta Bank Jatim yang telah memberikan dukungan,” imbuh dia.
Diharapkan, bantuan itu bisa memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup, kesehatan, kenyamanan.
”Serta menjadi semangat masyarakat untuk terus maju dan berkembang,” kata Warsubi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Jombang Agung Hariadi menjelaskan, masing-masing penerima manfaat menerima Rp 35 juta.
Rinciannya, sebesar Rp 30 juta untuk bahan material dan Rp 5 juta untuk upah tenaga kerja.
”Alhamdulillah hari ini upah tenaga kerja diterima perwakilan tenaga kerja,” kata Agung.
Sekaligus secara simbolis menyerahkan kunci kepada penerima manfaat.
”Jadi program ini dari APBD Jombang 2025,” imbuh dia.
Dipilihanya 52 unit rumah menyebar di dua kecamatan menyesuaikan data kemiskinan ekstrem.
”Jadi selain pendataan, yang kami dahulukan ini mereka yang masuk kemiskinan ekstrem,” tutur Agung.
Diharapkan, adanya peningkatan itu ke depan dua kecamatan itu sudah terbebas dari kemiskinan ekstrem.
”Setelah ditangani, wilayah ini harapannya bebas dan tuntas dari kemiskinan ekstrem. Sama seperti tahun lalu di Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Wonosalam,” kata Agung.
Pengerjaan Minggu Depan Rampung
Kegiatan rehab 52 unit rumah penerima program PK-RTLH (Peningkatan Kualitas-Rumah Tidak Layak Huni) sudah hampir tuntas seratus persen.
Saat ini, sebanyak 46 unit rumah sudah selesai direhab, sisanya enam unit ditargetkan pekan depan tuntas.
”Jadi sampai hari ini (kemarin) progres pengerjaan sudah bagus, karena dari 52 rumah, sudah 46 unit selesai,” kata Agung kepada Jawa Pos Radar Jombang (19/5).
Meski menyisakan enam unit rumah, menurut Agung, rata-rata hanya tinggal menyelesaikan pemasangan pintu dan jendela saja.
Sehingga dijadwal minggu depan seluruh unit rumah sudah tuntas 100 persen.
”Selanjutnya akan diserahkan untuk upah tenaga kerja,” imbuh dia.
Program peningkatan rumah tidak layak huni rencananya terus dilanjutkan.
”Harapannya kita menuntaskan di Kecamatan Kudu, sehingga ada tiga wilayah ke depan sudah tidak lagi masuk kategori kemiskinan ekstrem,” tutur Agung.
Sebab, salah satu indikator kemiskinan ektrem berkaitan dengan RTLH. Ini sejalan dengan mewujudkan Jombang rumah layak huni.
”Harapan kami, ketika sudah menjadi rumah layak huni agar segera ditempati penerima manfaat, sekaligus mengurangi kemiskinan ekstrem di Jombang,” kata Agung. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz