JombangBanget.id – Sejak 2024, Pemkab Jombang sudah memiliki Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
Sayangnya, Perda Nomor 11/2024 sifatnya masih umum, belum aplikatif.
Salah satunya belum terinci luasan lahan hingga aturan mengenai sanksi.
Padahal, sejak 2024 pemkab sudah keluar anggaran sekitar Rp 1,7 miliar untuk menyusun peta LP2B.
Setelah mendapat banyak sorotan, pemkab gerak cepat menyusun perbup tentang PLP2B.
Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Jombang M Rony melalui Kabid Produksi Eko Purwanto menjelaskan, penyusunan draf perbup itu belum berjalan.
Meski begitu, pemkab sudah membentuk tim.
”Jadi kami sudah membentuk tim untuk penyesunan perbup. Sekarang tinggal melakukan penawaran ke akademisi,” kata Eko kepada Jawa Pos Radar Jombang, Rabu (14/5).
Tim internal tersebut nantinya bakal bekerja sama dengan kalangan akademisi.
”Sekarang proses pengajuan, kami masih negosiasi. Karena untuk menyusun itu, kami butuh tenaga ahli,” imbuhnya.
Diakui, pada 2023 lalu pemkab sudah memiliki peta lahan yang rencanannya masuk LP2B.
Baca Juga: Perumahan Tumbuh Subur Gerus Lahan Pertanian di Jombang
Total luasannya mencapai 36.000 hektare, menyebar di 20 kecamatan atau meninggalkan Kecamatan Wonosalam, karena masuk kategori kawasan holtikultura dan perkebunan.
”Jadi, pemetaan dan datanya akan kita verifikasi ulang. Kalau sudah klir akan dimasukkan dalam perbup,” tuturnya.
Lantas kenapa tak langsung dimasukkan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)? Eko menyinggung hasil harmonisasi dengan Kemenkumham.
”Sepemahaman saya, hasil harmonisasi dengan Kemenkumham. Sehingga, perda ini masih tanpa angka atau luasannya berapa, padahal kami sudah siap, tetapi hasil harmonisasi yang dipakai,” ujarnya.
Kondisi itu membuat pihaknya harus kerja dua kali.
”Memang angka sementara luasannya 36.000 hektare itu akan diverifikasi lagi. Jangan sampai melewati daerah lain ataupun yang lain. Misalnya, sungai masuk lalu kabupaten tetangga,” paparnya.
Pihaknya menargetkan akhir bulan ini sudah kepastian penawaran dengan kalangan akademisi itu.
”Ketika Mei sudah pasti, paling tidak Juni sudah mulai. Jadi, kami juga agak hati-hati dalam menyusun, karena PLP2B ini penting,” katanya. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz