JombangBanget.id – Aset eks dana bergulir PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Jombang saat ini mencapai Rp 77 miliar.
Usai berakhirnya program PNPM Mandiri Perdesaan, saat ini bertransformasi menjadi BUMDesma (Badan usaha milik desa bersama).
Seluruh aset termasuk dana bergulir dialihkan ke BUMDesma. Total ada 15 BUMDesma yang tersebar di 15 kecamatan.
Dua di antaranya kini sudah menjadi PT LKM (Lembaga Keuangan Mikro).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto menjelaskan, eks program PNPM Mandiri Perdesaan saat ini sudah bertransformasi menjadi BUMDesma.
Hal itu berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Selain itu, Permendes Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama yang harus dilaksanakan.
”Jadi, adanya aturan itu, eks PNPM Mandiri Perdesaan itu harus bertransformasi ke BUMDesma,” kata Sholahuddin kepada Jawa Pos Radar Jombang, Kamis (8/5).
Total ada 15 BUMDesma menyebar di 15 kecamatan. Masing-masing BUMDesma di Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ngusikan, Ploso, Tembelang.
Kecamatan Megaluh, Perak, Bandarkedungmulyo, Ngoro, Bareng, Wonosalam, Mojowarno, Sumobito dan Kesamben, serta Kecamatan Gudo.
”Dengan total aset kurang lebih Rp 77 miliar, itu berupa uang. Karena yang dihitung merupakan dana bergulir di masyarakat. Untuk (aset) bangunan tidak dihitung,” imbuh dia.
Baca Juga: Wujudkan Ketahanan Pangan Desa, Pemdes Ceweng Diwek Jombang Berdayakan BUMDes Citra Mandiri
Dia juga tak mengetahui persis, tak semua kecamatan memiliki badan usaha itu.
Salah satu pijakannya, kecamatan yang sebelumnya menjadi unit pengelola kegiatan (UPK) eks program PNPM Perdesaan Mandiri.
”Pengelola BUMDesma ini dalam satu wilayah kecamatan, jadi tidak di desa,” ujarnya.
BUMDesma tersebut, menurut Sholahuddin, bergerak di berbagai bidang usaha.
”Beberapa di antaranya perdagangan, ada juga sekarang suplai ke SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) untuk MBG (Makan Bergizi Gratis),” tutur Sholahuddin.
Dari 15 BUMDesma tersebut, dua di antaranya juga kini sudah memiliki PT LKM.
Masing-masing BUMDesma di Kecamatan Ngusikan dan di BUMDesma Kecamatan Plandaan 2023 lalu.
”Jadi, untuk pendaftaran PT LKM ini langsung ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan), difasilitasi DPMD Jatim. LKM ini hampir sama dengan bank umum, memberikan kredit ke nasabah dengan jaminan. Jadi, sifatnya selain pemberdayaan juga profit,” katanya. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz