JombangBanget.id – Aset tempat khusus parkir atau terminal kargo di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang cukup produktif menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
Pada tahun 2024 misalnya, pendapatan dari jasa terminal kargo mencapai Rp 280 juta.
Selain itu, keberadaan terminal kargo juga cukup efektif untuk mengurangi banyaknya kendaraan muatan yang kerap parkir atau bongkar muat di pinggir jalan.
Kini terminal kargo harus berpindah lantaran lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jombang Budi Winarno menjelaskan, dalam setahun pendapatan dari tempat khusus parkir di Jl Prof Dr Nurcholis Majid mencapai ratusan juta rupiah per tahun.
Misalnya, pada 2024 lalu, pendapatan retribusi dari jasa khusus parkir mencapai hampir Rp 300 juta.
”Jadi pendapatan di sana sekitar Rp 280 juta per tahun,” kata Budi kepada Jawa Pos Radar Jombang, Rabu (7/5).
Budi menerangkan, tarif retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan tertuang dalam Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Untuk mobil box dan pikap kategori kendaraan dengan JBB (jumlah berat yang diperbolehkan) tidak melebihi 3.500 per kilogram sebesar Rp 5.000.
Sedangkan untuk truk tanpa gandengan, bus kecil dan sedang Rp 10.000.
Sementara untuk truk tangki dan tandem serta truk gandengan dan bus besar tarifnya Rp 15.000.
Tarif itu berlaku per kendaraan untuk satu kali parkir maksimal selama 12 jam.
Selebihnya, atau lebih dari 12 jam dihitung sama dengan sekali parkir.
”Sesuai dengan ketentuan, yang parkir di sana untuk angkutan barang, seperti truk trailer, kontainer dan sebagainya,” imbuh dia.
Selama ini, ada belasan personel petugas jaga yang bertugas di lokasi.
”Ada 12 orang petugas, mereka sif dan bergantian,” imbuh Budi.
Diakui, ketika sudah digunakan untuk keperluan pembangunan Sekolah Rakyat, nantinya parkir khusus dialihkan ke kantor BPP (Balai Penyuluh Pertanian) di Kecamatan Perak.
”Kondisi saat ini masih tak memungkinkan untuk langsung dialihkan ke area itu (BPP Perak),” terangnya.
Karena belum representatif digunakan sebagai lahan parkir khusus. Secara otomatis, lanjut Budi, di sana (kantor BPP Kecamatan Perak) akan dibangun dulu sarana prasarananya.
”Kalau tidak begitu tidak ada kendaraan barang yang mau masuk. Apalagi di sana juga masih banyak pepohonan dan sebagainya,” tutur dia.
Sehingga, butuh pembersihan hingga pengurukan lahan terlebih dahulu.
”Lalu sarana dan prasarana, seperti bangun pos jaga, mengubah pagar dan memasang lampu penerangan hingga CCTV. Jadi masih harus tetap dipersiapkan,” ujar Budi.
Kendati begitu, diharapkan ke depan pendapatan dari sektor itu tetap bisa naik.
”Harapannya ke depan pendapatan tetap naik, karena trennya ada operasi agar tidak parkir di badan jalan. Itu menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mereka mau parkir di tempat parkir yang sudah disediakan,” kata Budi.
Seperti diberitakan sebelumnya, gedung Sekolah Rakyat batal dibangun di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang.
Salah satu pertimbangannya, luas lahan aset tanah milik pemkab di lokasi tersebut tidak mencapai 5 hektare.
Sebagai gantinya, dipilih lahan Terminal Khusus Parkir di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.
Bahkan, pembangunan direncanakan akan segera dimulai tahun ini.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang Agus Purnomo mengatakan, sebelumnya pemkab mengusulkan tiga lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Pertama, lahan di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang. Kedua, gedung PSBR yang berada di Desa Sengon, Kecamatan Jombang, dan terakhir Tempat Khusus Parkir di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.
”Karena lahan yang ada di Denanyar luasanya masih kurang, jadi yang dipilih lahan terminal barang yang mempunyai luasan 5,1 hektare,” katanya.
Dikatakannya, bahkan Dinas PUPR Jombang juga sudah melakukan survei kelayakan lahan yang terletak di Jl Prof Dr Nurcholis Majid tersebut.
”Nanti terminal barang akan dipindahkan ke Kecamatan Perak,” bebernya.
Diungkapkannya, Kabupaten Jombang menjadi nomor 65 tahap pertama untuk pembangunan Sekolah Rakyat se-Indonesia.
Rencananya proses pembangunan dilakukan tahun ini.
Untuk anggaran pembangunan, Agus menyebut dialokasikan dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 200 miliar.
”Targetnya pembangunan tuntas akhir tahun ini, sehingga masa transisi perpindahan dari gedung SKB yang ada di Kecamatan Mojoagung bisa tepat waktu,” tegasnya. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz