JombangBanget.id – Bupati Jombang Warsubi enggan mengambil gajinya sebagai kepala daerah.
Di tahun pertama kepemimpinannya ini, ia bakal menyumbangkan seluruh gajinya kepada masyakat Jombang yang membutuhkan.
Penyaluran gaji Warsubi bakal dilakukan lewat Baznas.
Bupati Jombang Warsubi membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, inisiasi tersebut muncul saat dirinya menerima audiensi dengan Baznas beberapa waktu lalu.
”Kemarin Baznas datang ke kami dan menyampaikan jika pendapatan masih kurang optimal. Sehingga, sementara ini gaji kami, gaji kami saya serahkan semuanya,’’ ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Ia mengatakan, seluruh gaji yang diterima akan diserahkan ke masyarakat yang menbutuhkan melalui Baznas.
Sayangnya, Warsubi belum bisa menjelaskan secara rinci terkait nominal maupun tunjangan yang diberikan.
”Saya juga belum tahu, karena bulan ini belum menerima gaji. Namun yang jelas nanti biar gaji saya untuk Baznas semua,’’ jelas dia.
Mantan kepala Desa Mojokrapak ini menegaskan, jika mulai bulan ini hingga ke depannya gaji bulanannya akan disumbangkan ke masyarakat melalui Baznas.
”Saya berikan setiap bulan, kalau bisa dikirim langgsung dari bagian umum ke Baznas tanpa langsung diketahui ke kami,’’ pungkasnya.
Informasi yang di himpun, hal serupa juga dilakukan Wabup Salmanudin Yazid.
Baca Juga: Berkas Pengajuan Izin Job Fit Eselon II B Tunggu Diteken Bupati Jombang
Pengasuh Ponpes Babussalam Kalibening Mojoagung ini disebut juga siap menyumbangkan seluruh gaji kepada masyarakat Jombang.
Namun demikian, ia belum berkenan saat dikonfirmasi terkait hal ini.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPKAD Jombang M Nashrulloh menyampaikan, total gaji bersih meliputi gaji pokok dan tunjangan yang diterima kepala daerah dan wakil kepala daerah setiap bulan tak sama.
Untuk bupati menerima Rp 6.210.500 per bulan dan wakil bupati Rp 5.154.300 bulan. ”Ya itu, nilai total termasuk tunjangan,’’ tandasnya.
Regulasi terkait pemberian gaji bagi bupati dan wakil bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 59 tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta janda/duda sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 16 tahun 1993.
”Diatur dalam PP tersebut,’’ pungkasnya. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz