JombangBanget.id – Rencana Pemkab Jombang melakukan pengadaan beras untuk aparatur sipil negara (ASN) akan terus dilakukan pembahasan secara matang.
Dinas Pertanian Jombang menilai apabila program ini berjalan bisa melindungi harga gabah petani saat panen nantinya.
”Saat ini pemerintah pusat sudah menetapkan HPP gabah Rp 6.500, itu sangat bagus untuk petani,” ujar Kepala Dinas Pertanian Jombang M Rony saat dikonfirmasi.
Dikatakannya, program pengadaan beras ASN ini juga nantinya bisa membentengi harga jual gabah petani lebih rendah dari HPP.
”Sebetulnya usulan ini (program pengadaan beras ASN, Red) sudah kami sampaikan ke pimpinan. Karena banyak keluhan dari petani setiap panen raya harga gabah turun di bawah HPP dan pemkab tidak bisa berbuat banyak,” terangnya.
Diungkapkan Ronny, dengan program ini pemerintah hadir untuk menstabilkan harga gabah saat panen raya.
”Jadi ini bentuk dukungan pemerintah untuk petani,” ungkapnya.
Program ini juga sudah banyak dijalankan di daerah lain. Bahkan Pemprov Jawa Timur juga sudah menjalankan program ini.
”Karena setiap ASN itu sudah mendapatkan uang beras. Hanya saja dirupakan bentuk uang. Lah uang ini nantinya dirupakan beras asli Jombang,” katanya.
Bahkan, program ini nantinya akan melibatkan banyak pihak mulai petani, penggilingan padi, dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
”Nanti mekanismenya itu kita melakukan pembinaan ke gapoktan (gabungan kelompok tani). Beras dari petani nantinya dibeli penggilingan padi yang sudah bekerja sama dengan BUMD yang mendistribusikan ke ASN,” terang Rony.
Baca Juga: Harga Beras di Jombang Tak Terpengaruh Momen Idul Adha, Stok Aman, Per Kilogramnya Segini
Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan program ini kapan akan dijalankan.
”Tentunya apabila dijalankan dinas pertanian siap men-support agar program ini berjalan dengan baik,” pungkas M Ronny.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Jombang saat ini tengah fokus dalam kemandirian pangan dan kestabilan harga gabah.
Salah satunya, mengkaji kemungkinan pengadaan beras untuk ASN (aparatur sipil negara) dari petani lokal.
Jika selama ini ASN menerima tunjangan beras dalam bentuk uang tunai, nantinya akan dialihkan dalam bentuk beras.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jombang Danang Praptoko mengatakan, program ini tentunya untuk menekan inflasi harga, khususnya untuk komoditas beras.
”Program ini tentunya mempunyai tujuan untuk kemandirian pangan dan petani mendapat harga yang stabil dari hasil panennya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (23/2).
Diungkapkannya, hanya saja program ini masih dalam tahap kajian. Sehingga belum bisa dipastikan kapan program ini akan dijalankan.
”Tentunya harus lebih dimatangkan lagi, teknisnya seperti apa, dampaknya seperti apa pada saat penerapannya nanti, semua masih kita kaji,” tegasnya. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz