JombangBanget.id – Pemkab Jombang menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan, Kamis (13/2).
Guna menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2026.
Di antaranya, mendukung program prioritas bupati dan wabup terpilih Jombang Warsubi-Salman, yakni Desa Mantra (desa maju dan sejahtera).
Musrenbang yang dihelat di Pendopo Kecamatan Jombang diikuti empat kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Jombang, Diwek, dan Tembelang serta Megaluh.
Sementara di Pendopo Kecamatan Bandarkedungmulyo untuk Kecamatan Perak, Gudo dan Bandarkedungmulyo.
Musrenbang di dua tempat tersebut dibuka Pj Bupati Teguh Narutomo.
Turut serta Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, Forkopimda, Sekdakab Jombang Agus Purnomo.
Jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kades dari masing-masing kecamatan hingga tokoh agama dan masyarakat.
Pj Bupati Teguh Narutomo menjelaskan, Musrenbang merupakan agenda rutin tahunan.
Tahun ini sesuai arahan pemerintah pusat dilaksanakan pertengahan Februari.
’’Sehingga saya masih berkontribusi dan membantu pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan,’’ terangnya.
Baca Juga: Bappeda Jombang Mulai Susun RKPD 2025, PIK 21 Kecamatan Diplot Rp 31,5 Miliar
Musrenbang dihelat untuk menyusun RKPD 2026. Pemkab sudah menentukan pagu indikatif kewilayahan (PIK) 2026 untuk 21 kecamatan sebesar Rp 31,5 miliar.
’’Alokasi anggaran ini masih dalam skala pagu indikatif atau tahap perencanaan, jadi belum pagu definitf,’’ imbuhnya.
Musrenbang kali ini juga mendukung program prioritas bupati-wakil bupati terpilih Jombang 2025-2029 Warsubi-Salman.
Selain program PIK, juga program desa maju dan sejahtera (Desa Mantra). Bentuk kolaborasi dan sinergi antara pembagunan pemerintah daerah dengan desa.
’’Guna mendukung pencapaian visi mewujudkan Jombang maju dan sejahtera untuk semua,’’ tuturnya.
Ada enam menu dalam program Desa Mantra. Pertama, direncanakan honor untuk RT dan RW.
Kedua, bantuan kegiatan RT dan kegiatan dasa wisama. Ketiga, penyediaan dana talangan untuk petani oleh BumDes (badan usaha milik desa).
’’Keempat, pembangunan atau peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan, pelatihan dan fasilitas sarana prasarana wirausaha baru,’’ urai Teguh.
Kelima, pengadaan gabah untuk lumbung pangan desa, serta pengadaan pupuk organik, kompos atau bokasi.
’’Alokasi pagu indikatif Desa Mantra akan ada pengembangan lebih lanjut, di Kecamatan Jombang pagunya Rp 3,2 miliar, Megaluh Rp 2,6 miliar, Diwek Rp 3,8 miliar, dan Kecamatan Temeblang Rp 2,9 miliar,’’ paparnya.
Teguh mengingatkan, perencanaan pembangunan juga harus selaras dengan prioritas nasional.
Di antaranya, pengurangan angka kemiskinan ekstrem, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur guna membuka pusat ekonomi baru.
’’Serta mendukung program pemberian makan bergizi gratis (MBG),’’ ungkapnya. (fid/jif)
Editor : Ainul Hafidz