JombangBanget.id – Rendahnya serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024 menuai sorotan dari legislatif.
Wakil rakyat minta agar serapan APBD digenjot.
’’Program yang harusnya direalisasikan segera diselesaikan. Kami minta OPD (organisasi perangkat daerah) yang serapannya rendah dievaluasi,’’ kata Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji.
Sampai kemarin, serapan APBD masih diangka 80 persen.
Padahal sudah memasuki penghujung tahun. Rendahnya serapan APBD bisa dikarenakan banyak program pemerintah yang belum dijalankan.
’’Program OPD yang belum dijalankan bisa segera direalisasikan untuk kepentingan masyarakat,’’ tegasnya.
Terkait dengan proyek-proyek pembangunan yang belum selesai harus menjadi bahan evaluasi.
’’Ini menjadi bahan evaluasi kita semua. Agar kedepan tidak ada lagi proyek-proyek yang molor,’’ tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Jombang, M Syarif Hidayatullah, menambahkan, di waktu yang tersisa program-program yang ada di OPD harus segera dilaksanakan.
’’Jangan sampai program yang harusnya untuk kepentingan masyarakat terhambat karena tidak dilaksanakan,’’ tegasnya.
Dia juga heran, kenapa bisa program yang sudah direncanakan tidak segera dituntaskan.
’’Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, program-program yang ada harus berjalan dengan baik,’’ imbuhnya.
Kendala yang mengakibatkan serapan APBD belum bisa maksimal harus dipecahkan bersama-sama.
’’Yang terpenting program untuk kepentingan dan kesehjatreaan masyarakat harus dilaksanakan,’’ tandasnya.
Mendekati pengujung tahun, serapan APBD Kabupaten Jombang masih di angka 80,57 persen.
Dari anggaran Rp 3,3 triliun, dana yang terserap hingga akhir November baru sekitar Rp 2,6 triliun.
Banyak organisasi perangkat daerah yang serapan anggarannya masih di bawah 80 persen.
Ada empat perangkat daerah yang paling rendah serapannya. Pertama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jombang.
Dari alokasi anggaran Rp 14,8 miliar, baru terserap Rp 9,6 miliar atau di bawah 70 persen.
Satpol PP Jombang dari alokasi anggaran Rp 18,8 miliar baru terserap Rp 12,4 miliar atau 66,11 persen.
Ketiga, Sekretariat DPRD Jombang. Dari alokasi anggaran Rp 130 miliar, baru terserap Rp 80,1 miliar atau 66,64 persen.
Keempat, Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang. Dari anggaran Rp 20,6 miliar, baru terserap Rp 14,2 miliar alias 68,82 persen.
’’Tahun ini target serapan APBD 95 persen,’’ kata Sekdakab Jombang, Agus Purnomo, saat dikonfirmasi, Senin (2/12).(yan/jif)
Editor : Ainul Hafidz