JombangBanget.id – Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo memberikan sinyal pelantikan puluhan pejabat eselon III dan IV yang diproyeksikan mendapatkan promosi jabatan baru akan dilakukan usai bupati dan wakil Jombang periode 2025-2030 terpilih ditetapkan.
Hal itu sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
”Jadi, sesuai arahan pak Mendagri di-hold dulu sampai selesai pengumuman pilkada,” ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang, Jumat (29/11).
Ia mengatakan, arahan itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian secara langsung kepadanya.
”Ya, itu ditunggu sampai selesai pilkada dulu. Doakan mudah-mudahan berjalan lancar,’’ tambahnya.
Menurutnya, kewenangan Pemkab Jombang sebatas mengusulkan. Selebihnya, untuk persetujuan usulan adalah wewenang Kemendagri.
”Kalau kewenangan kami mengusulkan ke Kemendagri, kalau beliau acc kita jalankan, kalau tidak kita serahkan kepada bupati selanjutnya, kan kewenangan kita (Pj Bupati, Red) terbatas,” tandasnya.
Sampai dengan Jumat (29/11) kemarin, Teguh menegaskan pengajuan promosi jabatan terhadap 25 pejabat eselon III dan IV belum mendapat rekomendasi dari Kemendagri.
”Sampai hari ini belum turun rekom itu,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, rencana Pemkab Jombang menggelar promosi besar-besaran untuk mengisi jabatan kosong setingkat eselon III dan IV tak sesuai harapan.
Menyusul, dari 62 pejabat yang diusulkan ke Kemendagri, hanya sekitar 25 jabatan saja yang disetujui.
Usulan sudah diperbaiki dan sudah dikirim kembali ke Kemendagri. Saat ini, pemkab tinggal menunggu rekomendasi dari Kemendagri untuk menggelar pelantikan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jombang Bambang Suntowo mengatakan, beberapa hari lalu pihaknya menerima pemberitahuan dari Kemendagri terkait pengajuan promosi jabatan.
”Jadi, kemarin ada pemberitahuan dari Kemendagri. Awalnya kan kita mengusulkan 63 (pejabat) dan kemudian kita disuruh memperbaiki hanya 25 saja serta diminta memilih yang prioritas mana saja,” ujar dia.
Bambang mengaku tidak tahu persis alasan Kemendagri meminta pemkab memangkas jumlah usulan dari 63 pejabat menjadi 25 pejabat saja.
”Saya kurang tahu alasan pastinya. Namun, jawaban Kemendagri untuk promosi dilakukan bertahap,” papar dia.
Senada, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang Agus Purnomo mengatakan, sampai saat ini rekomendasi untuk promosi jabatan dari Kemendgari belum turun.
”Sampai dengan hari ini rekomendasi dari Kemendagri belum turun,” ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang (22/11).
Ia mengatakan, sejak diajukan Oktober lalu, rekomendasi Kemendagri belum turun. Padahal, biasanya rekom turun dalam kurun waktu 14 hari kerja.
”Ya memang ini lebih (14 hari), untuk itu Senin (25/11) besok kita mau ke sana (Kemendagri),’’ tambahnya. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz