JombangBanget.id – Proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD perubahan 2024 turun sebesar Rp 8 miliar.
Salah satunya dampak kebijakan penghapusan biaya uji kir kendaraan angkutan barang dan penumpang yang selama ini menyumbang pendapatan daerah.
Selain itu, terjadi penurunan pendapatan dari dua BLUD (Badan layanan umum daerah).
Sekdakab Jombang Agus Purnomo mengatakan, proyeksi PAD Kabupaten Jombang dalam APBD perubahan mengalami penurunan.
”Ya memang ada penurunan dari sebelumnya, sebelum perubahan Rp 593 miliar menjadi Rp 584 miliar di P-APBD yang sudah kita sahkan kemarin,” ujar dia melalui Kepala BPKAD Jombang M Nashrullah Jumat (13/9).
Menurutnya, ada beberapa hal yang membuat PAD menurun.
Pertama, karena sudah tidak ada lagi pendapatan daerah dari sektor retribusi uji kir kendaraan.
”Jadi retribusi uji kir sudah tidak boleh dipungut, sehingga kita tidak dapat masukan dari situ,” papar dia.
Selain itu, juga terjadi penurunan dari sisi pendapatan dari dua BLUD, masing-masing RSUD Jombang dan RSUD Ploso.
Akibatnya, dalam APBD perubahan tercatat pendapatan daerah dari sektor lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan.
”Dua BLUD di Jombang mengalami penurunan, antara Ploso dan RSUD Jombang kurang lebih sekian miliar,” jelas dia.
Turunnya pendapatan dua BLUD di Jombang itu, lanjutnya, sudah dilakukan penyesuaian pada belanja di dua instansi untuk menutupi kekurangan.
”Untuk menutupi kekurangan kita sudah melakukan penyesuaian di belanja, namun teknisnya masing-masing mereka (RSUD Jombang dan Ploso) yang paham,” papar dia.
Dijelaskan, pendapatan PAD bersumber dari berbagai sektor.
Mulai retribusi dan pajak daerah yang meliputi PBB P2, pajak hotel dan restoran serta pendapatan lain-lain.
”Kalau pajak daerah naik. Dari laporan pak Hartono (Kepala Bapenda Jombang) ada kenaikan dari sektor pajak,” pungkasnya. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz