JombangBanget.id – Upaya pemkab menawarkan pengelolaan parkir Alun-alun Jombang kepada kelompok masyarakat dengan sistem kerja sama sewa lahan hingga kini belum ada keputusan.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berencana menggelar pertemuan kembali dengan lima kelompok masyarakat yang selama ini mengelola parkir alun-alun, Senin (3/6).
Kepala DLH Jombang Miftahul Ulum melalui Kabid Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau M Amin Kurniawan mengatakan, sampai saat ini belum ada keputusan terkait tawaran kerja sama pengelolaan parkir kawasan alun-alun.
”Belum ada,” kata Amin dikonfirmasi, Sabtu (1/6).
Pemkab semula memberi target hingga akhir Mei atau Jumat (31/5) lalu, paling tidak sudah ada keputusan. Namun, sementara ini bakal dibahas lagi.
”Jadi sebenarnya teman-teman (kelompok masyarakat) Jumat kemarin mau ngomong sesuatu, tapi saya belum bisa menemui,” imbuh dia.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya bakal menggelar pertemuan kembali dengan perwakilan lima kelompok masyarakat pengelola parkir alun-alun.
”Insya Allah Senin akan saya temui dan dibahas lagi,” kata Amin.
Sebelumnya, polemik terkait pengelolaan parkir Alun-alun Jombang segera direspons pemkab.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang sudah mengundang lima kelompok masyarakat yang selama ini mengelola parkir alun-alun.
Kepada lima kelompok masyarakat ini, DLH menawarkan kerja sama pengelolaan parkir dengan sistem sewa lahan.
Baca Juga: Pemkab Jombang Tak Serius Kelola Parkir RTH, Direktur LInK Singgung Parkir Berlangganan
Saat ini DLH masih menunggu jawaban atas penawaran kerja sama tersebut.
Besaran nilai sewa lahan untuk keseluruhan lima zona parkir berdasarkan hasil appraisal dipatok sebesar Rp 5.020.800 per bulan atau setiap zona parkir Rp 1.004.200 per bulan.
Tarif parkir mengikuti aturan yang ada. Sepeda angin Rp 1.000, sepeda motor Rp 2.000, mobil penumpang Rp 3.000, dan bus Rp 5.000. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz