JombangBanget.id – Banyaknya lampu penerangan jalan umum (PJU) yang padam sangat merugikan pemkab.
Pasalnya, masih ada ribuan titik lampu PJU milik pemkab sistem tagihan listriknya masih menerapkan abonemen (daya langganan), atau belum beralih ke sistem meterisasi (berdasarkan pemakaian).
Sehingga meski lampu padam, besaran tagihan tetap.
Kepala Dinas Perhubungan (dishub) Jombang Budi Winarno melalui Kabid Lalu Lintas Johan Kartika mengatakan, berdasarkan data yang ada, dari 18.400 titik PJU yang dikelola dishub itu terbagi dalam 700 panel jaringan listrik PJU.
”Rata-rata satu jaringan terdiri minimal 15 titik lampu penerangan dan maksimal 30 titik lampu penerangan,” bebernya.
Dari jumlah itu, sebagian besar sudah menerapkan sistem meterisasi, sebagian lainnya masih menggunakan sistem abonemen.
”Jadi kita punya sekitar 700 nomer ID pelanggan listrik. Sebanyak 109 panel jaringan masih abonemen, sisanya sudah meterisasi,” imbuhnya.
Dikatakan, ratusan panel jaringan itu menyebar di seluruh wilayah Jombang.
Di antaranya di Jombang kota ada di Jalan Laksda Adi Sucipto Jombang, masih memakai sistem pembayaran abonemen.
”Begini untuk meteran listrik itu dari saluran tegangan rendahnya PLN masuk ke meteran dulu baru ke jaringan PJU, tapi ketika pakai abonemen tanpa ada meteran. Jadi langsung dari jaringan listrik ke kontaktor lalu ke PJU,” ujar dia.
Sehingga, lanjut Johan, berpengaruh pada tagihan pembayaran tiap bulannya.
Baca Juga: PJU di Jalan Kabupaten Ini Sudah Lama Padam, Bikin Warga Jombang Gelisah
”Jadi, bayar abonemen memang mahal, satu jaringan bisa di atas Rp 2 juta, biarpun PJU mati. Sementara sudah pakai meteran ada yang di bawah Rp 1 juta. Selisihnya jauh, hampir dua kali lipat,” tutur Johan.
Dikatakan, ketika sudah menggunakan meteran listrik, tagihan pembayaran berdasarkan pemakaian. Berbeda dengan abonemen.
”Jadi untuk meteran ini kondisi riil sesuai kwh meternya, beda dengan abonemen,” ujar dia.
Dijelaskan, pemkab sebelumnya sudah melakukan pengubahan sistem itu. Namun, sementara belum bisa keseluruhan.
”Bertahap, tidak langsung kita ubah ke meterisasi,” papar Johan.
Sistem pembayaran abonemen, menurut Johan sudah berlangsung sejak lama.
”Karena lampunya masih pakai pijar dengan 250 watt, sekarang banyak diganti pakai lampu LED,” kata Johan.
Sementara itu, pantauan di lokasi salah satunya di Jalan Laksda Adisucipto, deretan penerangan jalan tak semuanya menyala.
Ada lebih dari enam titik lampu PJU padam. Mulai dari perempatan di Desa Sambongdukuh, Kecamatan Jombang ke barat atau menuju Graha Gus Dur.
”Di perempatan ada tiga mati. Depan perumahan itu mati, ke timur sampai pertigaan jalan nyala,” kata Dani salah seorang warga.
Seperti diketahui, jumlah anggaran yang dikeluarkan Pemkab Jombang untuk membayar tagihan listrik penerangan jalan umum (PJU) cukup fantastis.
Pada APBD 2024 misalnya, pemkab mengalokasikan anggaran tagihan listrik PJU mencapai Rp 15 miliar dengan rata-rata beban bulanan ditaksir mencapai Rp 1,1-1,2 miliar. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz