Jombangbanget.id - Polemik pembangunan tembok pagar pabrik pupuk PT Maxxi Agri di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung yang dikeluhkan petani lantaran menutup JUT (jalan usaha tani) mendapat respons Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jombang.
Pihaknya secepatnya akan melakukan klarifikasi ke pemerintah desa.
”Kita pastikan dulu JUT itu sebelumnya benar TKD (tanah kas desa) atau bagaimana,” ujar Kepala DPMD Jombang Solahudin Hadi Sucipto, kemarin.
Dijelaskan Sholahudin, karena JUT ada yang murni aset desa juga ada yang merupakan bentuk hibah masyarakat untuk kepentingan umum.
”Kalau memang itu aset desa, tentu peralihan atau tukar gulingnya itu ada prosesnya,” ungkapnya.
Untuk prosesnya sendiri, lanjutnya, hampir sama dengan proses tukar guling TKD yang rencananya digunakan untuk pasar di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang.
Sehingga, proses tukar guling tidak hanya berhenti di pemerintah desa saja.
”Apabila memang murni aset desa pasti ada mekanisme dan prosesnya,” tegasnya.
Hanya saja, untuk saat ini pihaknya masih belum bisa memastikan apakah JUT itu merupakan TKD atau seperti apa.
”Jadi kami tidak bisa berbicara banyak. Kita pastikan dulu JUT ini sebelumnya seperti apa. Kita cek ke desa dulu,” pungkasnya.
Sementara itu, usai ramai menjadi sorotan publik, pemerintah Desa Betek, Kecamatan Mojoagung akhirnya buka suara terkait pembangunan tembok pagar pabrik pupuk PT Maxxi Agri yang menutup akses JUT.
Pihaknya berencana menggelar pertemuan melibatkan petani, pemdes, dan pihak pabrik.
Pemdes menyebut yang bertanggung jawab jawab atas penutupan JUT adalah pihak pabrik.
”Saya tidak bisa menjawab sekarang karena besok Senin (hari ini, Red) ada pertemuan antara pabrik dan petani,” ujar Kepala Desa Betek Moh Faruq saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jombang, Minggu (7/1) kemarin.
Dikatakan Faruq, sebenarnya sebelumnya sudah dilakukan pertemuan antara pihak pabrik, pemerintah desa, dan petani.
Dari pertemuan itu, ada kesepakatan JUT yang terdampak pembangunan pabrik akan diganti.
”Tapi JUT sebelah selatan masih belum direalisasikan, hanya sebelah utara saja, Jadi besok itu dibahas juga,” ungkapnya.
Disinggung terkait penggunaan JUT untuk kegiatan pembangunan pabrik dilakukan tanpa melalui musyawarah desa, termasuk status tanah yang merupakan aset desa, Faruq menyebut sudah menjelaskan kepada pihak pabrik.
”Jadi yang bertanggung jawab itu semua pihak pabrik,” pungkas Faruq.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah petani di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung mengeluhkan pembangunan tembok pagar pabrik pupuk PT Maxxi Agri.
Menyusul, pengembangan pabrik itu memotong akses JUT (jalan usaha tani), sehingga akses petani ke sawah terputus.
Petani mengaku sangat dirugikan dan meminta fungsi JUT dikembalikan ke semula.
”Sekarang kalau mau ke sawah harus memutar jauh lewat desa sebelah, sebab akses jalannya sudah ditembok,” terang Bokin, Rabu (3/1) kemarin.
Selain itu, kegiatan penutupan JUT sebelumnya tidak ada sosialisasi kepada para petani terdampak.
”Tiba-tiba Agustus itu saya ke sawah, kaget kok jalannya sudah ditembok,” imbuhnya.
Karena prosesnya yang dinilai tidak transparan serta dampaknya sangat merugikan petani, warga berharap bangunan tembok dibongkar dan fungsi JUT dikembalikan seperti semula.
”Kami sangat dirugikan, makannya kami minta temboknya dibongkar dan fungsi JUT dikembalikan seperti semula,” tandas Syaifudin, petani lainnya.
Sementara itu, Andi Rahmat selaku HRD PT Maxxi Agri mengaku sebelum kegiatan pembangunan dimulai, pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dengan pihak desa, BPD maupun petani yang terdampak.
”Kalau tidak salah itu tanggal 14 September kami melakukan pertemuan dengan pemerintah desa, BPD dan petani,” katanya.
Dari hasil pertemuan tersebut, Andi mengaku sudah ada kesepakatan JUT digantikan di sebelah utaranya.
”Kami mempunyai tanah sebelah utaranya itu untuk menggantikan JUT. Sehingga petani masih mempunyai akses ke sawahnya. Jadi tidak perlu memutar kembali,” pungkas Andi. (yan/naz/ang)
Editor : Anggi Fridianto