Jombangbanget - Pj Bupati Jombang, Sugiat, mengapresiasi aparatur sipil negara (ASN) yang telah mengantongi sertifikat asesor kompetensi.
’’Selamat kepada ASN yang telah memiliki sertifikat asesor kompetensi. Dengan ASN yang kompeten, pelayanan publik pasti akan semakin baik,’’ katanya usai menyerahkan sertifikat asesor kompetensi di lapangan Pemkab Jombang, kemarin.
Para asesor yang terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mempunyai kewajiban untuk memperhatikan manajemen mutunya.
Utamanya dalam melaksanakan asesmen sesuai dengan standar asesmen yang ditetapkan BNSP pada skema-skema sesuai dengan standar kualifikasi kerja nasional Indonesia (SKKNI).
Harapanya, dengan adanya asesor dari pejabat ASN di Jombang, dapat mempercepat pencapaian kompetensi ASN sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Sehingga semua ASN memiliki sertifikat kompetensi.
Ada tujuh asesor yang kemarin menerima sertifikat.
Asisten 1 Purwanto, Staf Ahli M Saleh, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Miftahul Ulum, dan Kepala Dinas PUPR Bayu Pancoroadi.
Juga Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Bakesbangpol, Arfan Budi Sucahyo.
Kabid Tata Ruang Dinas PUPR, Edy Yulianto. Serta staf pengawasan DLH, Rahmi Annafahria Gunawan.
’’Pada 4-8 September 2023, kami telah mengadakan pelatihan dan sertifikasi asesor kompetensi batch 2.
Menghasilkan 24 asesor kompetensi lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sembilan orang diantaranya ASN,’’ kata Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Administrasi Bisnis Perkantoran Modern, Minan Rohman.
Dua ASN lainnya yakni Sekretaris DPRD, Bambang Sriyadi, dan Kepala UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha, Ide Karjanti.
LSP Administrasi Bisnis Perkantoran Modern merupakan LSP P3 yang telah mendapat lisensi BNSP RI satu-satunya yang berkedudukan di Kabupaten Jombang.
’’ Penyerahan sertifikat asesor oleh Pj Bupati Jombang menjadi entry point bagi gerakan Jombang Kompeten. Harapanya, SDM baik pekerja maupun pencari kerja ke depan sudah dapat dibuktikan kompetensinya melalui program sertifikasi kompetensi,’’ urai Minan.
Dia mendorong agar Pemkab Jombang memberikan atensi yang cukup di struktur APBD untuk persoalan peningkatan kapasitas SDM yang ada di Kabupaten Jombang.
’’Agar pembangunan yang ada tidak hanya diorientasikan pada infrastruktur saja.
Tapi juga untuk pengkatan kapasitas SDM. Baik di pemerintah maupun di tingkat masyarakat. Karena ini adalah investasi masa depan,’’ tegasnya.
Utamanya untuk merespons Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) 2030 dan Indonesia Emas 2045. (jif/naz/ang)
Editor : Anggi Fridianto