JOMBANG – Pemkab Jombang melalui badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Jombang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan, Rabu (23/11).
Rakor berlangsung di Ruang Setjo Adiningrat kantor Pemkab Jombang, diikuti 65 peserta dari lintas sektor.
Hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Jombang Wignyo Handoko.
Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Jombang Sri Surjati, jajaran kepala OPD di lingkup Pemkab Jombang.
Selain itu, turut hadir perwakilan dari perguruan tinggi, perbankan dan stakeholder terkait lainnya.
”Jadi kegiatan rakor hari ini (kemarin) melaporkan program kerja penanggulangan kemiskinan dan menyampaikan RATPK (Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan) 2024,” ujar Kepala Bappeda Jombang Danang Praptoko kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Pelaksanaan rakor ini mengacu Perpres 96/2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Serta Permendagri 53/2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan SDM TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
”Serta amanat dari SK Bupati Jombang 2023 tentang TKPK dengan ketua Sekdakab Jombang Agus Purnomo,” imbuh dia.
Dikatakan, pihaknya menggandeng berbagai pihak lantaran untuk menanggulangi persoalan kemiskinan pemerintah tak bisa bekerja sendiri.
”Tim koordinasi membuka kerja sama dengan sektor swasta, lembaga donor, dan publik, karena pemerintah menyadari tidak akan bisa memecahkan masalah kemiskinan secara sendiri,” tutur Danang.
Diharapkan, adanya kerja sama itu ke depan bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Jombang.
”Jadi, memadukan visi penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas kami, dari pihak swasta harapannya berbagi nilai ekonomi mengandung penyediaan sumber daya dan dana, sementara dari lembaga nirlaba dan perguruan tinggi bisa menggalang partisipasi dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Danang.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Jombang Wignyo Handoko mengatakan, persentase angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jombang pada 2023 sebesar 0,93 persen.
”Setara dengan 11.880 jiwa, ini di bawah provinsi dan nasional,” kata Wignyo. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz