JombangBanget.id - Intelektual dan penulis Nahdlatul Ulama (NU), KH Ahmad Baso, menilai Muktamar ke-35 NU harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dan tata kelola Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Menurutnya, dalam dua bulan terakhir muncul suara-suara dari bawah yang menghendaki perubahan terhadap kepemimpinan puncak PBNU.
Aspirasi tersebut, kata dia, muncul karena adanya sejumlah persoalan yang dinilai menyimpang dari tiga basis utama kehidupan organisasi NU. Yakni moral, etik, dan keilmuan ke-NU-an.
Baca Juga: Muktamar ke-35 NU di Jombang, MAU Wahab Hasbullah Bawa Semangat Mbah Wahab
’’Kalau kita melakukan evaluasi, kita sudah banyak mendengar dalam dua bulan terakhir suara-suara dari bawah yang menghendaki adanya perubahan total terhadap kepemimpinan puncak PBNU,’’ kata KH Ahmad Baso dalam Forum Mimbar Muktamar NU di Aula Dirosah Al-Amin PP Al-Maliki 2 Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.
Ia menyebut sedikitnya terdapat tiga persoalan mendasar yang menjadi catatan. Yakni penyimpangan dari prinsip komunikasi dan musyawarah. Penyimpangan dari nilai-nilai fitrah dan moral ke-NU-an.
Serta persoalan yang berkaitan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) NU.
Ahmad Baso menyoroti persoalan kepemimpinan dan ukhuwah sebagai agenda penting yang harus dibenahi.
Baca Juga: Binrohtal: Ingin Tahu Tanda Dikehendaki Baik Allah? Ini Tiga Cirinya
Menurutnya, ulama memiliki posisi strategis sebagai perekat organisasi, penyatu warga, sekaligus pemberi pengayoman.
Fungsi tersebut berkaitan erat dengan mandat ishlah atau upaya mendamaikan dan memperbaiki hubungan di antara pihak-pihak yang berselisih.
’’Kalau kepemimpinan ulama, khususnya Syuriah, tidak mampu menjalankan fungsi secara maksimal untuk merekatkan organisasi, menyatukan warga, dan memberikan satu payung pengayoman bagi seluruh warga NU, maka jelas hal itu merupakan penyimpangan dari fungsi ulama sebagai pemimpin dan pengayom masyarakat,’’ katanya.
Ia menilai konflik dan pengelompokan yang dibiarkan dari tingkat atas hingga bawah berpotensi memperbesar krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.
Kalau konflik dan kubu-kubuan dibiarkan dari tingkat atas sampai ke bawah, itu menunjukkan bahwa kepemimpinan sedang mengalami krisis kepercayaan atau telah kehilangan trust.
Persoalan kedua yang menurut Ahmad Baso perlu menjadi perhatian serius adalah transparansi dan tata kelola keuangan organisasi.
Baca Juga: Karateka Jombang Menggila di Mojokerto, Bawa Pulang 55 Medali
Selama ini telah muncul berbagai sorotan dari masyarakat sipil dan aktivis terkait tata kelola keuangan PBNU.
’’Kalau pengelolaan uang saja tidak transparan, bahkan terjadi salah manajemen, salah pengelolaan, atau salah penggunaan, maka ini menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola organisasi,’’ katanya.
Ia juga menyinggung adanya sorotan mengenai transfer dana ke luar negeri dan berbagai persoalan lain yang menurutnya perlu mendapatkan pengawasan memadai.
Fungsi pengawasan merupakan bagian penting dari tata kelola organisasi.
Baca Juga: Tafsir Aktual: Al-Fatihah (14), ’’Menolak’’ Hasil Muktamar
Jangan sampai justru terjadi hilangnya keteladanan dalam soal pengelolaan amanah.
Persoalan ketiga yang menjadi perhatian Ahmad Baso adalah kaderisasi serta arah ideologis NU dalam konteks internasionalisasi organisasi.
Ia menyoroti apa yang disebutnya sebagai pengaruh tokoh Yahudi, Charles Holland Taylor, dalam pola kaderisasi dan agenda internasional NU.
Ahmad Baso menyebut Holland Taylor telah diberhentikan pada November 2025.
Baca Juga: Tafsir Aktual: Al-Fatihah (14), ’’Menolak’’ Hasil Muktamar
Namun, menurut dia, nama Holland Taylor masih digunakan dalam sebuah forum internasional pada Maret 2026 di Amerika Serikat dengan mencantumkan jabatan yang berkaitan dengan NU.
’’Kalau keputusan pemberhentian tersebut tidak dijalankan secara konsisten, bahkan yang bersangkutan masih menggunakan nama jabatan sebagai bagian dari NU dalam forum internasional, tentu ini menjadi persoalan serius,’’ ungkapnya. (ang/jif/*)
Editor : Ainul Hafidz