JombangBanget.id – Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mendukung penuh langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dalam menyukseskan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas 27-31 Agustus.
Namun, ia mengingatkan seluruh dukungan pemerintah harus tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Serta disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga: Binrohtal: Jangan Hanya Rajin Ibadah Ritual, Ibadah Sosial juga Penting
’’Pemkab Jombang wajib memfasilitasi perhelatan Muktamar NU sesuai tupoksi, tetapi harus terukur, sesuai kemampuan APBD, dan bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas itu harus menjadi pertimbangan utama,’’ katanya.
Sebagai tuan rumah agenda nasional, Pemkab Jombang memang berkewajiban memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraan.
Meski demikian, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.
’’Keberhasilan Muktamar NU bukan hanya soal suksesnya pelaksanaan acara, tetapi juga menjadi momentum memperkenalkan Kabupaten Jombang kepada tamu dari berbagai daerah,’’ urainya.
Baca Juga: AMSI Jatim Kupas Tantangan dan Peluang Media Siber di Era AI, Hadirkan Sejumlah Tokoh Nasional
Karena itu, Hadi mendukung upaya pemerintah menata kawasan kota agar terlihat lebih bersih, rapi, dan nyaman selama muktamar berlangsung.
’’Mempercantik wajah Jombang itu pasti. Ini bagian dari mem-branding Jombang agar menjadi daya tarik ke depan. Tapi tetap, semuanya harus mengedepankan akuntabilitas,’’ ungkapnya.
Hadi juga menanggapi rencana pembongkaran sejumlah ruko di sekitar Lapangan Untung Suropati, Tambakberas, yang akan dijadikan akses utama menuju venue pembukaan Muktamar NU.
Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan selama hak para pedagang tetap diperhatikan dan mekanisme kompensasinya jelas.
’’Kalau memang Pemkab Jombang memiliki anggaran untuk memberikan kompensasi kepada para pedagang, saya setuju saja. Karena efek yang ditimbulkan lebih besar, tetapi hak-hak mereka juga harus diperhatikan,’’ tegasnya.
Politikus PKB itu mengaku akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten Jombang, termasuk sekretaris daerah, untuk mengetahui perkembangan rencana tersebut.
Baca Juga: Kasus KPRI Sejahtera Jombang Memanas, Pakar Hukum Dukung Polisi Usut Tuntas
Meski demikian, secara pribadi Hadi menyatakan mendukung pembongkaran ruko apabila memang diperlukan untuk menunjang kelancaran Muktamar NU.
’’Secara pribadi saya mendukung. Karena ini event nasional dan wajah Jombang dipertaruhkan di situ. Tetapi semua harus tetap berpijak pada akuntabilitas, terukur, dan jangan sampai melanggar aturan yang ada,’’ tandasnya. (ang/jif)
Editor : Ainul Hafidz