JombangBanget.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang memastikan kebutuhan sanitasi selama pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU) Tambakberas 27-31 Agustus akan terpenuhi.
Meski saat ini hanya memiliki empat unit toilet portabel, DLH siap menambah fasilitas tersebut jika kebutuhan di lapangan meningkat.
’’Saat ini kami hanya punya satu mobil dan empat toilet portable. Tapi seandainya dibutuhkan, kami usahakan dari kabupaten atau kota lain maupun sumber lainnya,’’ kata Sekretaris DLH Jombang, Amin Kurniawan.
Baca Juga: Keamanan Muktamar NU di Tambakberas Jombang Diperketat, 400 CCTV dan Ribuan Personel Disiagakan
Pihaknya mendapat tugas mendukung aspek kebersihan dan penyediaan fasilitas sanitasi selama pelaksanaan muktamar.
’’Intinya kami diminta support kebersihan dan toilet. Detail jumlah maupun lokasi penempatan masih perlu dilakukan survei bersama panitia muktamar,’’ terangnya.
Saat ini, DLH memiliki satu unit kendaraan operasional pengangkut toilet portabel dan empat unit toilet portabel.
Jika jumlah tersebut belum mencukupi, pihaknya akan berupaya memenuhi kebutuhan dengan menggandeng berbagai pihak.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Jombang Masuki Tahap Penentuan, Tim Transisi Segera Cek Kesiapan Gedung dan Fasilitas
DLH juga menyiapkan alternatif penyediaan toilet darurat sebagaimana yang biasa dilakukan saat pelaksanaan kegiatan berskala besar.
’’Biasanya kalau ada event besar, kami juga membuat toilet darurat bersama BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah),’’ tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, mengatakan, pemerintah daerah telah membentuk tim fasilitasi Muktamar ke-35 NU yang bertugas mengoordinasikan dukungan lintas sektor sesuai arahan Bupati Jombang Warsubi.
’’Tim tersebut tidak hanya berkoordinasi dengan panitia muktamar, tetapi juga dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, hingga instansi terkait lainnya,’’ paparnya.
Tim terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar penyediaan berbagai fasilitas penunjang selama pelaksanaan muktamar.
Baca Juga: 300 Sekolah Ajukan Rehab, Begini Nasib SDN Rusak di Jombang
Di bidang infrastruktur, tim mengoordinasikan perbaikan jalan, drainase, penerangan jalan umum, ruang terbuka hijau, sanitasi, hingga fasilitas umum lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Sedangkan pada sektor transportasi, tim bertugas menyiapkan pelayanan transportasi, rekayasa lalu lintas, manajemen parkir, serta akses menuju lokasi kegiatan.
’’Tim juga mendapat tugas mengatur pelayanan transportasi, rekayasa lalu lintas, manajemen parkir, serta akses menuju lokasi kegiatan agar mobilitas peserta dan tamu berjalan lancar,’’ urainya. (ang/jif)
Editor : Ainul Hafidz