JombangBanget.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang kembali tersendat. Kali ini, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tambakrejo 7, Kecamatan Jombang, terpaksa menghentikan operasional.
Penyebabnya, dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum cair. Imbasnya, distribusi makanan ke sekolah dan posyandu berhenti total.
Salah satunya dirasakan SMPN 4 Jombang. Sebanyak 871 siswa dan guru tak lagi menerima jatah MBG selama dua hari terakhir.
Baca Juga: BGN Cabut Sanksi Suspend, Tujuh SPPG Jombang Resmi Aktif Lagi
”MBG mulai berhenti distribusi sejak tanggal 8 kemarin. Katanya dana dari pusat belum dicairkan sehingga dihentikan sementara,” terang Guru SMPN 4 Jombang, Ita Rahayu, Selasa (9/6).
Meski demikian, aktivitas belajar mengajar tetap berjalan normal. Siswa kembali membawa bekal seperti sebelum program MBG berjalan. Sekolah juga masih mengandalkan Kantin Barokah untuk membantu siswa kurang mampu.
”Sebelum ada MBG mereka juga sudah sering membawa bekal. Sekarang kembali membawa bekal dari rumah,” katanya.
Baca Juga: 9 SPPG di Jombang Disetop BGN, Distribusi Makan Bergizi Gratis Mandek
Saat dikonfirmasi, Kepala SPPG Tambakrejo 7, Ahmad Rifqi Rosadi, mengakui dapur MBG yang dikelolanya sementara berhenti beroperasi. Imbasnya, 1.725 porsi makanan yang biasanya didistribusikan ke sembilan sekolah dan dua posyandu sementara mandek.
”Karena dari pusat belum ada pencairan dana operasional. Jadi kita masih menunggu pencairan dana operasional agar bisa operasional kembali,” terangnya.
Rifqi memerinci, kebutuhan operasional dapur mencapai Rp 25,8 juta per hari. Rinciannya, insentif mitra Rp 6 juta, bahan baku sekitar Rp 15 juta, dan honor 43 relawan Rp 4,8 juta.
Dana tersebut sejatinya dibayarkan setiap dua pekan. Dalam satu periode, kebutuhan anggaran menyentuh Rp 300 juta. ”Agar bisa beroperasi kembali, untuk satu periodenya kita hitung sekitar Rp 300 juta,” ungkapnya.
Kini, pihak SPPG berharap yayasan pengelola bersama Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Jombang segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Tujuannya, mempercepat pencairan dana agar dapur kembali mengepul dan karyawannya bisa bekerja lagi.
”Harapannya agar pencairan bisa lebih cepat supaya operasional kembali berjalan dan relawan bisa kembali bekerja,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, aktivitas sembilan SPPG di Kabupaten Jombang disetop sementara oleh BGN. Tujuh SPPG disebut belum memenuhi standar operasional.
Setelah hampir dua pekan atau sejak 25 Mei 2026 berhenti beroperasi, BGN akhirnya mencabut sanksi setelah ketujuh SPPG memenuhi persyaratan operasional per 7 Juni. Kini ketujuh SPPG mulai beroperasi kembali.
Sementara itu, dua SPPG lainnya disetop operasionalnya sementara lantaran ditemukan dugaan kualitas makanan tidak layak konsumsi. Hingga Rabu (4/6) BGN belum mencabut sanksi tersebut sehingga kedua SPPG belum bisa beroperasi. Distribusi makanan ke sekolah otomatis terhenti. (riz/naz).
Editor : Achmad RW