JombangBanget.id – Sejak dihentikan awal Oktober lalu, distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari vendor SPPG Kepatihan, Jombang hingga kini belum ada kejelasan.
Baik pihak sekolah maupun vendor SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Kepatihan sama-sama dibuat bingung lantaran belum mendapat pemberitahuan secara resmi pengurus SPPG.
Salah satunya disampaikan Kepala SMPN 1 Jombang Rudy Priyo Utomo.
Ia menuturkan, sampai kini pihak sekolah belum menerima informasi resmi mengenai penghentian sementara program tersebut.
”Sejak awal Oktober, MBG sudah tidak berjalan. Belum juga ada info kapan dimulai lagi, kami juga menunggu,” terangnya.
Menurut Rudy, pemberitahuan mengenai penghentian sementara program MBG ke sekolahnya hanya disampaikan melalui pesan singkat di WhatsApp.
”Pemberitahuan hanya lewat WA, tidak ada surat resmi atau pemberitahuan tertulis,” tambahnya.
Sementara itu, pihak vendor pelaksana program di wilayah Kepatihan, Kecamatan Jombang, Lilis Wijayati, mengungkapkan kebingungannya atas penghentian distribusi MBG yang dinilainya secara mendadak tersebut.
Ia menilai, keputusan penutupan dilakukan secara sepihak oleh pihak SPPG.
”Kami juga tidak menerima instruksi dari BGN (Badan Gizi Nasional) untuk menutup. Penutupan seolah dilakukan sepihak oleh kepala SPPG, dengan alasan perbaikan. Padahal tidak ada perbaikan sama sekali,” ungkap Lilis.
Ia menambahkan, sejak lebih dari sepuluh hari terakhir, pihak SPPG juga tidak terlihat beraktivitas di kantor.
Baca Juga: Program MBG di Jombang Wajib Gunakan Produk Lokal, UMKM Diuntungkan
”Kepala SPPG tidak muncul di kantor sudah 12 hari. Kami dirugikan karena dapur kami berhenti beroperasi, padahal semua sudah sesuai standar. Dapur kami luasnya lebih dari 800 meter persegi, jauh di atas syarat minimal 20x20 meter, bahkan kami sudah menambahkan 12 CCTV sesuai permintaan,” jelasnya.
Menurut Lilis, penutupan sepihak ini juga menyebabkan menu makanan yang sudah disiapkan pada 1 Oktober untuk didistribusikan ke sekolah sempat ditolak oleh pihak SPPG.
”Saat itu sebagian makanan yang sudah siap justru ditolak masuk ke sekolah-sekolah. Akhirnya kami salurkan ke panti-panti agar tidak terbuang,” tuturnya.
Ia mengaku sudah berusaha melakukan klarifikasi dan mediasi, termasuk mendatangi BGN untuk meminta kejelasan.
”Saya sudah mengunjungi BGN dan meminta difasilitasi untuk bertemu dengan kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi. Tapi hingga sekarang belum ada tindak lanjut. Kasus kami malah dikembalikan ke korwil karena kasus kejadian luar biasa,” katanya.
Sebagai vendor, Lilis mengaku sangat dirugikan.
Ia berharap ada kejelasan resmi dari pihak terkait agar sekolah dan penerima manfaat tidak dirugikan lebih jauh.
”Kalau memang programnya ditutup sementara, kami dan pihak sekolah butuh surat pemberitahuan resmi dari BGN agar bisa disampaikan ke wali murid dan siswa. Kami juga minta kejelasan, kalau memang pihak SPPG tidak sanggup menangani, sebaiknya buat surat pengunduran diri saja,” jelasnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi Jawa Pos Radar Jombang kepada kepala SPPG Kepatihan belum mendapatkan respons.
Panggilan telepon ke nomor seluler blum dijawab, termasuk upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp juga belum dibalas. (wen/naz)
Editor : Ainul Hafidz