JombangBanget.id – Banyaknya kasus keracunan yang dialami siswa usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah disikapi berbeda oleh pihak sekolah.
Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Kristen (YPPK) Petra Jombang secara tegas menolak pelaksanaan MBG di lingkungan sekolahnya.
Sementara Yayasan Roushon Fikr meminta pemerintah memprioritaskan sekolah yang lebih membutuhkan.
Dalam surat yang diterima Jawa Pos Radar Jombang, penolakan itu dituangkan dalam surat bernomor 115/YPPK Petra/IX/2025 tertanggal 24 September 2025.
Pengurus yayasan menyebut keputusan diambil setelah melalui jajak pendapat dengan orang tua dan wali murid.
”Mayoritas responden menyatakan tidak setuju anak mereka mengikuti program MBG,” tulis pengurus dalam surat yang ditandatangani Ketua YPPK Petra dr. Ita Supranata dan Sekretaris Joyce Deasyana.
Selain itu, faktor keselamatan dan kesehatan siswa menjadi pertimbangan utama pihak yayasan.
”Kasus keracunan MBG akhir-akhir ini semakin meningkat, termasuk di wilayah Jombang. Hal ini juga diperkuat dengan adanya usulan moratorium MBG secara nasional dari berbagai pihak,” tulis pengurus dalam surat tersebut.
Ketua YPPK Petra Jombang dr. Ita Supranata dan Sekretaris Joyce Deasyana dalam surat tersebut menegaskan, keselamatan siswa adalah prioritas utama lembaga.
Mereka berharap keputusan ini dapat dipahami orang tua maupun wali murid demi kebaikan bersama.
Dikonfirmasi pada Kamis (25/9) siang, pihak yayasan belum memberikan keterangan resmi.
Namun, Nita, salah satu staf yayasan menyebut pengurus akan memberikan penjelasan pada pekan depan.
”Pengurus yayasan, beliau baru bisa hari Senin, karena hari ini beliau sedang ada pasien dan pertemuan lainnya,” singkat Nita.
Berbeda dengan YPPK, Yayasan Roushon Fikr Jombang menolak program MBG lantaran selama sudah memiliki sistem penyediaan makan sendiri.
Di lingkungan yayasan, telah beroperasi dapur khusus dengan 17 pegawai yang setiap harinya memasak hingga 1.300 porsi makanan untuk siswa.
”Iya, kami menolak MBG, jika itu harus merumahkan pegawai yang sudah berkerja di RF. Dan mengubah jadwal dan menu makan yang telah kami tetapkan,” ujar Ketua Yayasan Roushon Fikr Didin A. Sholahuddin.
Menurutnya, selama ini Roushon Fikr mampu membiayai sendiri kebutuhan makan siswa.
Karena itu, program MBG sebaiknya lebih diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang betul-betul membutuhkan.
”Akan lebih baik prioritas awal dari program ini untuk sekolah-sekolah di pelosok desa, yang siswanya sangat membutuhkan,” imbuhnya.
Didin menambahkan, pihaknya justru akan merasa malu dan kurang berempati bila memaksakan diri menerima MBG.
”Kami merasa malu dan kurang empati, kalau menerima MBG, sementara banyak siswa di luar Kecamatan Jombang, di pelosok desa dan dusun yang lebih membutuhkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika pihaknya pun mendapat program tersebut diharapkan agar terealisasi pada tahap akhir.
”Kalaupun Roushon Fikr dapat, semoga yang paling akhir. Dan berharap program MBG diprioritaskan kepada siswa yang membutuhkan. Bukan didasarkan kesiapan SPPG, yang berdekatan dengan sekolah yang peroleh manfaat,” jelas dia.
Untuk itu, ia berharap peran Pemkab Jombang untuk mengusulkan prioritas siswa yang peroleh target MBG lebih awal.
”Pemkab Jombang pasti punya data kemiskinan yang valid di sejumlah desa dan kecamatan. Ini harusnya dijadikan pijakan untuk mapping prioritas MBG,” pungkasnya. (riz/ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz