JombangBanget.id – Kementerian Agama (Kemenag) RI resmi meluncurkan rangkaian peringatan Hari Santri 2025 di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Senin (22/9).
Launching dilakukan Menteri Agama Nasaruddin Umar, disaksikan para kiai, santri, dan tokoh pendidikan pesantren.
Menag menegaskan bahwa Hari Santri tahun ini akan dirangkai dengan berbagai kegiatan nasional.
Di antaranya musabaqah antar-pesantren, forum ilmiah, hingga puncak peringatan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
”Mudah-mudahan nanti Bapak Presiden bisa hadir di puncak acara. Kita lihat perkembangan ke depan,” ujarnya.
Menag juga menyoroti peran strategis pesantren dalam pembangunan bangsa.
Ia menyebut, sejak lahirnya Undang-Undang Pesantren, pondok pesantren telah mencatat banyak prestasi dan menemukan jati dirinya.
”Santri sekarang bukan hanya jadi guru atau pimpinan pondok. Mereka sudah masuk ke kelas ekonomi, diplomat, militer, polisi, dan berbagai sektor penting lainnya,” tegasnya.
Menurut Nasaruddin, kepercayaan diri santri di berbagai institusi pemerintah dan swasta menjadi bukti bahwa pesantren mampu mencetak sumber daya unggul.
”Karena itu, mari kita ciptakan kondisi yang baik untuk bangsa ini. Kita harap pesantren bisa berkontribusi dalam menyejukkan kehidupan berbangsa,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa isu penting ke depan adalah pemberdayaan dan peningkatan mutu pesantren.
Baca Juga: Santri di Jombang Kompak, Kirim Doa Damai Lawan Kegaduhan Negeri
”Kalau mutu bagus, otomatis mandiri. Pondok pesantren terbiasa mandiri. Kekergantungannya terhadap para pihak itukan tidak terlalu seperti misalnya pada sejumlah lembaga-lembaga lain,” imbuhnya.
Namun demikian, Menag menegaskan kemandirian pesantren bukan berarti pesantren tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.
”Kemandirian itu tidak boleh hilang. Tapi bukan berarti tidak perlu perhatian. Pemerintah tetap beri perhatian khusus, buktinya kita punya UU Pesantren,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Kemenag kini membentuk unit eselon I baru: Direktorat Jenderal Pesantren.
”Insya Allah tidak lama lagi akan keluar aturan yang menegaskan bahwa pesantren akan diurus oleh pejabat eselon I. Ini bukti bahwa pesantren mendapat tempat strategis dalam sistem pendidikan nasional,” pungkasnya. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz